Jokowi Diminta Reshuffle Anak Buah Rangkap Jabatan
Senin, 06 Juni 2016 - 07:27 WIB
Jokowi Diminta Reshuffle Anak Buah Rangkap Jabatan
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta tegas terhadap Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid yang menyatakan siap rangkap jabatan sebagai pengurus DPP Partai Golkar.
Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, Nusron yang diangkat Presiden Jokowi menjadi Kepala BNP2TKI tidak taat aturan, lantaran rangkap jabatan menjadi pengurus partai.
Terlebih pengurus DPP Golkar dibawah pimpinan Setya Novanto (Setnov) dihadapkan dengan banyak tugas di masa tiga tahun jabatannya, sehingga waktu para pengurus akan banyak tersita untuk mengurusi partai.
"Untuk jadi pengurus butuh konsentrasi tingkat tinggi dan energi tidak main-main, karena bagaimanapun Golkar waktunya hanya tiga tahun, harus serius dipikirkan menang pileg dan pilpres," kata Pangi saat dihubungi wartawan, kemarin.
Lebih lanjut Pangi mengimbau, agar Nusron memilih salah satu posisi di antara Golkar dan BNP2TKI. Terlebih, pekerjaan Nusron di BNP2TKI dinilai sejumlah pihak masih nirprestasi.
"BNP2TKI juga enggak gampang, apalagi banyak TKI yang mau dihukum mati. Jadi enggak bisa pikiran terbelah, pasti sulit. Apakah memang enggak ada lagi kader partai yang bisa mengurus Partai Golkar?" imbuh Pangi.
Pangi pun membandingkan sikap Nusron dengan sikap Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan yang menolak saat ditunjuk menjadi anggota Dewan Kehormatan DPP Golkar.
"Sebetulnya tradisi pemerintahan ini baik, bahwa sebagai pejabat seperti menteri dan levelnya, harus lepas jabatan-jabatan lain. Budaya rangkap jabatan pasti menganggu kinerja, apalagi dengan tanggung jawab yang berat," kata Pangi.
"Kalau enggak bekerja, gaya-gayaan atau numpang nama saja, lebih baik dihentikan. Mestinya Nusron di-reshuffle," tandas Pangi.
Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, Nusron yang diangkat Presiden Jokowi menjadi Kepala BNP2TKI tidak taat aturan, lantaran rangkap jabatan menjadi pengurus partai.
Terlebih pengurus DPP Golkar dibawah pimpinan Setya Novanto (Setnov) dihadapkan dengan banyak tugas di masa tiga tahun jabatannya, sehingga waktu para pengurus akan banyak tersita untuk mengurusi partai.
"Untuk jadi pengurus butuh konsentrasi tingkat tinggi dan energi tidak main-main, karena bagaimanapun Golkar waktunya hanya tiga tahun, harus serius dipikirkan menang pileg dan pilpres," kata Pangi saat dihubungi wartawan, kemarin.
Lebih lanjut Pangi mengimbau, agar Nusron memilih salah satu posisi di antara Golkar dan BNP2TKI. Terlebih, pekerjaan Nusron di BNP2TKI dinilai sejumlah pihak masih nirprestasi.
"BNP2TKI juga enggak gampang, apalagi banyak TKI yang mau dihukum mati. Jadi enggak bisa pikiran terbelah, pasti sulit. Apakah memang enggak ada lagi kader partai yang bisa mengurus Partai Golkar?" imbuh Pangi.
Pangi pun membandingkan sikap Nusron dengan sikap Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan yang menolak saat ditunjuk menjadi anggota Dewan Kehormatan DPP Golkar.
"Sebetulnya tradisi pemerintahan ini baik, bahwa sebagai pejabat seperti menteri dan levelnya, harus lepas jabatan-jabatan lain. Budaya rangkap jabatan pasti menganggu kinerja, apalagi dengan tanggung jawab yang berat," kata Pangi.
"Kalau enggak bekerja, gaya-gayaan atau numpang nama saja, lebih baik dihentikan. Mestinya Nusron di-reshuffle," tandas Pangi.
(maf)
