Jokowi Perlu Perhatikan Publik Soal Masa Jabatan Kapolri
Jum'at, 20 Mei 2016 - 20:51 WIB
Jokowi Perlu Perhatikan Publik Soal Masa Jabatan Kapolri
A
A
A
JAKARTA - Di Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas), Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus tegas membuat keputusan terkait perpanjang masa jabatan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Karena hal itu hak preoregatif mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
"Pak Jokowi selaku Presiden RI jangan terpengaruh dan takut pada internal partai atau elite partai dalam perpanjangan masa jabatan Kapolri Badrodin Haiti," kata Ketua Dewan Presidium Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (Jari 98) Willy Prakarsa dalam keterangan tertulis, Jumat (20/5/2016).
Lebih lanjut, Willy mengapresiasi cuitannya Jokowi melalui akun twitternya @jokowi dengan hashtag #HariKebangkitanNasional.
"Sebagai bangsa besar, kita harus bangkit meraih kemajuan, berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Selamat #HariKebangkitanNasional-Jkw"
Dari kalimat tersebut, kata Willy, jelas jika menjadi bangsa yang besar dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain maka Jokowi harus memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk tidak memilih calon Kapolri sesuai pesanan elite politik atau partainya.
Sebab lanjut Willy, apabila sosok pemimpin itu berdasarkan pesanan bukan berdasarkan kepemimpinannya maka wajah lembaga penegak hukum akan menjadi carut marut, bahkan kegaduhan pun muncul.
"Sudah pemimpinnya pesanan, lalu kegaduhan muncul gimana mau jadi bangsa besar dan sejajar dengan bangsa lain," ucapnya.
Willy melanjutkan, Indonesia bisa bangkit menjadi bangsa yang besar kalau bebas dari korupsi, dan otomatis orang nomor satu di lembaga penegak hukum itu bukanlah pesanan.
"Gimana mau diberantas korupsinya kalau model semacam itu. Lembaga penegak hukum khususnya Polri harus berwibawa melalui pemerintahan yang bersih ini. Polri harus jadi garda terdepan dan jadi bagian penting dari semangat reformasi," tuturnya.
"Duet Badrodin Haiti dan Budi Gunawan masih dibutuhkan di korps Bhayangkara. Apalagi jelang Pemilu serentak 2017, figur kepemimpinannya bisa memberikan rasa aman pada masyarakat dari gangguan kamtibmas," tandasnya.
"Pak Jokowi selaku Presiden RI jangan terpengaruh dan takut pada internal partai atau elite partai dalam perpanjangan masa jabatan Kapolri Badrodin Haiti," kata Ketua Dewan Presidium Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (Jari 98) Willy Prakarsa dalam keterangan tertulis, Jumat (20/5/2016).
Lebih lanjut, Willy mengapresiasi cuitannya Jokowi melalui akun twitternya @jokowi dengan hashtag #HariKebangkitanNasional.
"Sebagai bangsa besar, kita harus bangkit meraih kemajuan, berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Selamat #HariKebangkitanNasional-Jkw"
Dari kalimat tersebut, kata Willy, jelas jika menjadi bangsa yang besar dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain maka Jokowi harus memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk tidak memilih calon Kapolri sesuai pesanan elite politik atau partainya.
Sebab lanjut Willy, apabila sosok pemimpin itu berdasarkan pesanan bukan berdasarkan kepemimpinannya maka wajah lembaga penegak hukum akan menjadi carut marut, bahkan kegaduhan pun muncul.
"Sudah pemimpinnya pesanan, lalu kegaduhan muncul gimana mau jadi bangsa besar dan sejajar dengan bangsa lain," ucapnya.
Willy melanjutkan, Indonesia bisa bangkit menjadi bangsa yang besar kalau bebas dari korupsi, dan otomatis orang nomor satu di lembaga penegak hukum itu bukanlah pesanan.
"Gimana mau diberantas korupsinya kalau model semacam itu. Lembaga penegak hukum khususnya Polri harus berwibawa melalui pemerintahan yang bersih ini. Polri harus jadi garda terdepan dan jadi bagian penting dari semangat reformasi," tuturnya.
"Duet Badrodin Haiti dan Budi Gunawan masih dibutuhkan di korps Bhayangkara. Apalagi jelang Pemilu serentak 2017, figur kepemimpinannya bisa memberikan rasa aman pada masyarakat dari gangguan kamtibmas," tandasnya.
(maf)
