Jokowi Minta Polri Tak Berlebihan Tangani Isu Komunisme

JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung membenarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Polri agar tidak bertindak berlebihan dalam menangani masalah isu komunisme yang berkembang belakangan ini.

Pramono mengatakan, Presiden Jokowi mengharapkan kebebasan berpendapat dikedepankan. Jokowi berharap agar kebebasan pers dan berpendapat secara akademik dihormati.

"Karena ini substansi dari negara demokrasi. Maka tidak bisa kemudian polisi dan juga termasuk aparat TNI itu overacting berlebihan melakukan sweeping, ndak bisa ini negara demokrasi," ujar Pramono di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (13/5/2016).

Untuk itu, kata Pramono, Presiden Jokowi secara tegas telah menginstruksikan kepada Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti dan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo agar menertibkan para anak buahnya agar tak melakukan 'sweeping' sembarangan.

"Jaman demokrasi tidak adalah sweeping-sweeping seperti itu," ucapnya.

Pramono menambahkan, aparat keamanan tidak perlu melakukan 'sweeping' berlebihan terhadap informasi penyebaran paham komunisme. Menurutnya, Polri maupun TNI cukup bertindak jika ditemukan aktivitas yang mengarah kepada penyebaran paham yang dilarang tersebut.

"Tapi kemudian yang kedua hal-hal yang berkaitan dengan apa yang berkembaang di masyarakat tidak perlu terlau overdosis," pungkasnya.