Ade Komarudin: Golkar Tak Perlu Malu Punya Soeharto
Rabu, 11 Mei 2016 - 20:43 WIB
Ade Komarudin: Golkar Tak Perlu Malu Punya Soeharto
A
A
A
JAKARTA - Kaderisasi model Sudharmono saat memimpin Golkar era Orde Baru dinilai penting. Character desk dibentuk saat Sudharmono memimpin Golkar kala itu.
“Para elite yang kini jadi kepala daerah maupun pimpinan DPRD dari Golkar adalah hasil pelatihan model itu,” ujar Calon Ketua Umum Partai Golkar Ade Komarudin saat kampanye di Hotel Pullman, Surabaya, Rabu (11/5/2016).
Hal itu dianggapnya sebagai upaya menjaga peninggalan para pendahulu di Golkar. Dikatakannya, di era Aburizal Bakrie (Ical) saja Partai Golkar memiliki konsep Negara Kesejahteraan 2045 yang wajib dijaga dan dilaksanakan.
"Visi Negara Kesejahteraan 2045 itu harus didalami dan didiskusikan benar di tiap kaderisasi kita. Banyak model welfare state. Tapi maksud visi welfare state Golkar adalah yang berbasis Pancasila, ini harus didiskusikan, supaya dimengerti, tak hanya slogan semata," ucapnya.
Secara terbuka, dia pun menuturkan bahwa Partai Golkar tak perlu malu untuk mengakui diri dan membanggakan peninggalan Soeharto. "PDIP punya Bung Karno dan Bu Megawati. Golkar punya Soeharto. Kenapa tidak?" katanya.
Jika terpilih menjadi ketua umum Partai Golkar, Ade juga menjanjikan distribusi kewenangan dewan pimpinan pusat (DPP) ke daerah. Begitu pula dalam menentukan calon kepala daerah, Ade berpendapat agar DPP Golkar tidak terlalu dominan menentukan calon yang akan diusung.
DPP Partai Golkar, lanjut Ade, seharusnya mendengarkan masukan dari berbagai kalangan untuk menentukan calon kepala daerah. Jika Ade memimpin Partai Golkar nantinya, DPD tingkat II atau kabupaten/kota akan mendapat 60% kewenangan dalam menentukan calon di pilkada.
Sisanya, 20% menjadi kewenangan DPD I atau provinsi dan 20% lainnya milik DPP. Sedangkan untuk pemilihan gubernur, 60% kewenangan menentukan calon menjadi milik DPD I. Sementara DPP dan DPD II hanya 20%.
Namun, untuk Pilpres memang menjadi kewenangan DPP. Hanya saja, Ade menegaskan bahwa Partai Golkar tetap harus mengacu pada selera rakyat.
"Untuk tingkat pusat, tentu diserahkan ke mekanisme pasar. Karena kita tahu untuk pilpres, kita tak bisa sesuka kita. Kita tak boleh jago-jagoan. Hasil survei, siapa yang terbaik, tentu kita akan sesuaikan, sehingga memenangkan pertarungan. Kita ikuti maunya rakyat ke mana," pungkasnya.
“Para elite yang kini jadi kepala daerah maupun pimpinan DPRD dari Golkar adalah hasil pelatihan model itu,” ujar Calon Ketua Umum Partai Golkar Ade Komarudin saat kampanye di Hotel Pullman, Surabaya, Rabu (11/5/2016).
Hal itu dianggapnya sebagai upaya menjaga peninggalan para pendahulu di Golkar. Dikatakannya, di era Aburizal Bakrie (Ical) saja Partai Golkar memiliki konsep Negara Kesejahteraan 2045 yang wajib dijaga dan dilaksanakan.
"Visi Negara Kesejahteraan 2045 itu harus didalami dan didiskusikan benar di tiap kaderisasi kita. Banyak model welfare state. Tapi maksud visi welfare state Golkar adalah yang berbasis Pancasila, ini harus didiskusikan, supaya dimengerti, tak hanya slogan semata," ucapnya.
Secara terbuka, dia pun menuturkan bahwa Partai Golkar tak perlu malu untuk mengakui diri dan membanggakan peninggalan Soeharto. "PDIP punya Bung Karno dan Bu Megawati. Golkar punya Soeharto. Kenapa tidak?" katanya.
Jika terpilih menjadi ketua umum Partai Golkar, Ade juga menjanjikan distribusi kewenangan dewan pimpinan pusat (DPP) ke daerah. Begitu pula dalam menentukan calon kepala daerah, Ade berpendapat agar DPP Golkar tidak terlalu dominan menentukan calon yang akan diusung.
DPP Partai Golkar, lanjut Ade, seharusnya mendengarkan masukan dari berbagai kalangan untuk menentukan calon kepala daerah. Jika Ade memimpin Partai Golkar nantinya, DPD tingkat II atau kabupaten/kota akan mendapat 60% kewenangan dalam menentukan calon di pilkada.
Sisanya, 20% menjadi kewenangan DPD I atau provinsi dan 20% lainnya milik DPP. Sedangkan untuk pemilihan gubernur, 60% kewenangan menentukan calon menjadi milik DPD I. Sementara DPP dan DPD II hanya 20%.
Namun, untuk Pilpres memang menjadi kewenangan DPP. Hanya saja, Ade menegaskan bahwa Partai Golkar tetap harus mengacu pada selera rakyat.
"Untuk tingkat pusat, tentu diserahkan ke mekanisme pasar. Karena kita tahu untuk pilpres, kita tak bisa sesuka kita. Kita tak boleh jago-jagoan. Hasil survei, siapa yang terbaik, tentu kita akan sesuaikan, sehingga memenangkan pertarungan. Kita ikuti maunya rakyat ke mana," pungkasnya.
(kri)
