Rangkap Jabatan Dinilai Sudah Lazim di Golkar

JAKARTA - Rangkap jabatan sebagai ketua umum Partai Golkar dengan pimpinan lembaga negara dinilai sudah menjadi kelaziman di tubuh partai berlambang pohon beringin itu. Rangkap jabatan itu dianggap bukan hal terlarang.

Pengamat Politik dari Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi berpendapat, ada pihak‎ yang sengaja terus menggoreng isu rangkap jabatan untuk menyudutkan Ketua DPR Ade Komarudin yang menjadi bakal calon Ketua Umum Partai Golkar.

Menurut dia, ‎Partai Golkar sebenarnya memiliki sejarah panjang saat memiliki ketua umum yang merangkap sebagai pimpinan lembaga negara. Seperti Wahono dan Harmoko yang menjadi ketua MPR/DPR sekaligus memimpin Golkar di era Orde Baru.

Bahkan, pasca reformasi, Akbar Tanjung juga merangkap jabatan ‎Ketua DPR dengan Ketua Umum Golkar. "Sejarah mencatat Golkar telah sukses menempatkan Wahono, Harmoko dan Akbar Tanjung sebagai ketua DPR tatkala mereka tengah menduduki jabatan sebagai ketua umum Golkar," ujar Ari saat dihubungi wartawan, Rabu (11/5/2016).

Namun, dia mengakui tantangan yang dihadapi Partai Golkar saat ini‎ berbeda dibandingkan era sebelumnya. Dia pun mengingatkan bahwa perolehan suara Partai Golkar belakangan ini terus menurun.

‎Kondisi itu dianggapnya sebagai pertanda tentang pentingnya Partai Golkar memiliki figur ketua umum yang tidak bermasalah dan serius mengurus partai. “Ingat, raihan suara Golkar yang terus merosot dari pemilu ke pemilu harus menjadi alarm kebangkitan bagi Golkar," pungkas pengajar Program S1 dan S2 UI itu.