Jokowi Dibisiki Wapres Ada Pakai Anggaran Daerah Belanja Mebel
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepada para kepala daerah khususnya gubernur untuk membelanjakan anggaran yang tersimpan di daerah. Jokowi menekankan agar anggaran tersebut dibelanjakan secara produktif untuk pembangunan daerah.
"Belanja yang produktif bukan belanja belanja barang yang tidak produktif, bukan pada pembangunan gedung yang tidak produktif," tegas Jokowi saat memberi sambutan di hadapan para Gubernur, Istana Negara, Jakarta, Rabu (11/5/2016).
Jokowi juga melarang anggaran daerah dibelanjakan untuk kunjungan dan perjalanan dinas, pembelian mobil dinas, serta membeli keperluan fasilitas yang tidak produktif.
"Bukan membeli mebel. Saya pernah dibisiki Pak Wapres justru belinya mebel impor, ini kesalahan yang harus dikurangi dan hilangkan," ungkapnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menambahkan, baiknya anggaran daerah yang masih tersimpan di bank daerah maupun bank swasta dimanfaatkan untuk pembangunan yang memiliki dampak positif terhadap pembangunan daerah.
"Apalagi daerah-daerah yang komoditinya baru turun justru‎ triggernya di APBD kabupaten dan kota. Tapi banyak yang tidak melakukan itu," pungkasnya.
"Belanja yang produktif bukan belanja belanja barang yang tidak produktif, bukan pada pembangunan gedung yang tidak produktif," tegas Jokowi saat memberi sambutan di hadapan para Gubernur, Istana Negara, Jakarta, Rabu (11/5/2016).
Jokowi juga melarang anggaran daerah dibelanjakan untuk kunjungan dan perjalanan dinas, pembelian mobil dinas, serta membeli keperluan fasilitas yang tidak produktif.
"Bukan membeli mebel. Saya pernah dibisiki Pak Wapres justru belinya mebel impor, ini kesalahan yang harus dikurangi dan hilangkan," ungkapnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menambahkan, baiknya anggaran daerah yang masih tersimpan di bank daerah maupun bank swasta dimanfaatkan untuk pembangunan yang memiliki dampak positif terhadap pembangunan daerah.
"Apalagi daerah-daerah yang komoditinya baru turun justru‎ triggernya di APBD kabupaten dan kota. Tapi banyak yang tidak melakukan itu," pungkasnya.
(kri)