Keputusan Jokowi Lanjutkan Reklamasi Dianggap Aneh
Jum'at, 29 April 2016 - 11:23 WIB
Keputusan Jokowi Lanjutkan Reklamasi Dianggap Aneh
A
A
A
JAKARTA - Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melanjutkan proyek reklamasi di Teluk Jakarta dikritik. Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo menilai keputusan Presiden Jokowi itu menimbulkan keanehan.
"Bagaimana bisa Presiden ngotot melanjutkan proyek ini sementara para pembantu di kabinetnya dan mitra kerja di DPR merekomendasikan agar reklamasi dihentikan," kata Edhy Prabowo dalam keterangan tertulisnya, Jumat (29/4/2016).
Dia mengatakan, Indonesia memang perlu dibangun, tapi sejatinya pembangunan harus berdampak positif dan menguntungkan bagi rakyat.
Dia pun menuntut kepada Presiden Jokowi agar mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) yang pro terhadap rakyat dan tidak hanya menguntungkan bagi pengusaha atau pengembang.
"Sulit bagi saya menilai proyek reklamasi sangat bermanfaat untuk rakyat, sementara nelayan harus digusur dan dijauhkan dari laut yang selama ini menjadi tempat mata pencaharian," tuturnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, jika Presiden Jokowi bicara poros maritim sejatinya tidak merusak laut. Kemudian bila Presiden berbicara kerakyatan sejatinya dia tidak membuat susah para nelayan.
"Ingat, konsep Nawacita adalah membangun Indonesia dari pinggiran, bukan merusak pesisir metropolitan," pungkasnya.
"Bagaimana bisa Presiden ngotot melanjutkan proyek ini sementara para pembantu di kabinetnya dan mitra kerja di DPR merekomendasikan agar reklamasi dihentikan," kata Edhy Prabowo dalam keterangan tertulisnya, Jumat (29/4/2016).
Dia mengatakan, Indonesia memang perlu dibangun, tapi sejatinya pembangunan harus berdampak positif dan menguntungkan bagi rakyat.
Dia pun menuntut kepada Presiden Jokowi agar mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) yang pro terhadap rakyat dan tidak hanya menguntungkan bagi pengusaha atau pengembang.
"Sulit bagi saya menilai proyek reklamasi sangat bermanfaat untuk rakyat, sementara nelayan harus digusur dan dijauhkan dari laut yang selama ini menjadi tempat mata pencaharian," tuturnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, jika Presiden Jokowi bicara poros maritim sejatinya tidak merusak laut. Kemudian bila Presiden berbicara kerakyatan sejatinya dia tidak membuat susah para nelayan.
"Ingat, konsep Nawacita adalah membangun Indonesia dari pinggiran, bukan merusak pesisir metropolitan," pungkasnya.
(ysw)
