Golkar Gelar Rapat Pleno Bahas Persiapan Munaslub
Kamis, 28 April 2016 - 10:41 WIB
Golkar Gelar Rapat Pleno Bahas Persiapan Munaslub
A
A
A
JAKARTA - Pengurus Harian Partai Golkar kembali menjadwalkan rapat pleno persiapan penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar 23 Mei 2016.
Rapat hari ini merupakan rapat perdana pasca terbitnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Lapoly dengan agenda tersebut.
"Rapat pleno hari ini menyusul dikeluarkannya SK Menkumham pengesahan kepengurusan rekonsilasi Munas Bali," kata Bendahara Umum DPP Partai Golkar, Bambang Soesatyo, Kamis (28/4/2016).
Bambang mengatakan, dalam rapat pleno tersebut juga akan dibahas soal syarat-syarat bagi calon ketua umum Partai Golkar. Salah satu wacana yang muncul kini terkait kriteria PDLT (prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela) untuk calon ketua umum.
Bambang mengatakan mendukung kriteria PDLT. Meski demikian, Bambang mengkritik Komite Etik Partai Golkar yang berencana melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam proses seleksi calon ketua umum Golkar.
"Ini juga berlebihan. Kenapa tidak sekalian saja melibatkan Densus 88 Antiteror dan BNN. Siapa tahu ada caketum yang menjadi jejaring teroris dan bandar narkoba," kata Bambang.
Rapat hari ini merupakan rapat perdana pasca terbitnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Lapoly dengan agenda tersebut.
"Rapat pleno hari ini menyusul dikeluarkannya SK Menkumham pengesahan kepengurusan rekonsilasi Munas Bali," kata Bendahara Umum DPP Partai Golkar, Bambang Soesatyo, Kamis (28/4/2016).
Bambang mengatakan, dalam rapat pleno tersebut juga akan dibahas soal syarat-syarat bagi calon ketua umum Partai Golkar. Salah satu wacana yang muncul kini terkait kriteria PDLT (prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela) untuk calon ketua umum.
Bambang mengatakan mendukung kriteria PDLT. Meski demikian, Bambang mengkritik Komite Etik Partai Golkar yang berencana melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam proses seleksi calon ketua umum Golkar.
"Ini juga berlebihan. Kenapa tidak sekalian saja melibatkan Densus 88 Antiteror dan BNN. Siapa tahu ada caketum yang menjadi jejaring teroris dan bandar narkoba," kata Bambang.
(dam)
