TNI Tangkap Pekerja Proyek Kereta Cepat Asal China
Rabu, 27 April 2016 - 12:18 WIB
TNI Tangkap Pekerja Proyek Kereta Cepat Asal China
A
A
A
JAKARTA - TNI Angkatan Udara mengelandang tujuh orang pekerja proyek kereta cepat rute Jakarta-Bandung ke pos pemeriksaan TNI AU di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.
Sebanyak Lima dari tujuh orang tersebut merupakan warga negara asing (WNA) asal China."WNA ada lima dari China dan dua orang dari kita (WNI), ditangkapnya kemarin pagi di Lanud Halim," kata Danlanud Halim Perdanakusuma, Kolonel Pnb Sri Mulyo Handoko saat dikonfirmasi, Rabu (27/4/2016).
Handoko mengatakan, tujuh pekerja tersebut ditangkap karena menyerobot masuk ke dalam kawasan Lanud Halim Perdanakusuma. Saat ditangkap, para pekerja itu tidak memiliki security clearance dan dokumen-dokumen izin bekerja di Indonesia. (Baca juga: Pembangunan Kereta Api Cepat Mulai Digeber Lagi)
Dia meminta operator proyek kereta cepat untuk memperhatikan kelengkapan dokuemen termasuk security clearance bagi para pekerjanya, terutama tenaga kerja asing.
"Jadi mereka ini yang mau kerja di dekat-dekat daerah militer atau daerah terlarang harus punya security clearance, Itu memang sudah protap di setiap negara," kata Handoko.
Sebanyak Lima dari tujuh orang tersebut merupakan warga negara asing (WNA) asal China."WNA ada lima dari China dan dua orang dari kita (WNI), ditangkapnya kemarin pagi di Lanud Halim," kata Danlanud Halim Perdanakusuma, Kolonel Pnb Sri Mulyo Handoko saat dikonfirmasi, Rabu (27/4/2016).
Handoko mengatakan, tujuh pekerja tersebut ditangkap karena menyerobot masuk ke dalam kawasan Lanud Halim Perdanakusuma. Saat ditangkap, para pekerja itu tidak memiliki security clearance dan dokumen-dokumen izin bekerja di Indonesia. (Baca juga: Pembangunan Kereta Api Cepat Mulai Digeber Lagi)
Dia meminta operator proyek kereta cepat untuk memperhatikan kelengkapan dokuemen termasuk security clearance bagi para pekerjanya, terutama tenaga kerja asing.
"Jadi mereka ini yang mau kerja di dekat-dekat daerah militer atau daerah terlarang harus punya security clearance, Itu memang sudah protap di setiap negara," kata Handoko.
(dam)
