Tuntaskan Kasus HAM, Pemerintah Prioritaskan Tragedi 65
Senin, 18 April 2016 - 13:02 WIB
Tuntaskan Kasus HAM, Pemerintah Prioritaskan Tragedi 65
A
A
A
JAKARTA - Dari tujuh kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, Pemerintah prioritaskan penyelesaian tragedi 1965. Simposium nasional tragedi 1965 yang digelar di Hotel Aryaduta, Jakarta, hari ini sebagai langkah awal pemerintah menyelesaikan salah satu kasus pelanggaran HAM berat itu.
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Imdadun Rahmat mengatakan, beberapa kali Komnas HAM dilibatkan pemerintah dalam sejumlah pertemuan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
"Dalam pertemuan terakhir kami mendapatkan informasi bahwa komitmen pemerintah itu akan diwujudkan dalam langkah awal yang dilakukan hari ini," kata Imdadun dalam rapat bersama Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/4/2016).
"Berupa simposium pengungkapan sejarah terkait dengan tragedi 65, dari tujuh kasus yang mandek, itu yang mendapat respons pertama kali dan diutamakan adalah tragedi 65," imbuhnya.
Imdadun mengungkapkan, simposium nasional tragedi 1965 itu akan menghadirkan ahli sejarah maupun para pelaku sejarah.
"Yang tujuannya adalah bagaimana mendapatkan perspektif dari berbagai pihak terkait dengan upaya pertama pengungkapan soal kebenaran itu," tuturnya.
Dia berharap, hasil simposium nasional tragedi 1965 itu konstruktif. "Komnas HAM melihat simposium ini langkah kecil dari proses perjalanan yang cukup panjang. Jadi terkait penyelesaian pelanggaran HAM berat perkembangannya sejauh itu," pungkasnya.
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Imdadun Rahmat mengatakan, beberapa kali Komnas HAM dilibatkan pemerintah dalam sejumlah pertemuan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
"Dalam pertemuan terakhir kami mendapatkan informasi bahwa komitmen pemerintah itu akan diwujudkan dalam langkah awal yang dilakukan hari ini," kata Imdadun dalam rapat bersama Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/4/2016).
"Berupa simposium pengungkapan sejarah terkait dengan tragedi 65, dari tujuh kasus yang mandek, itu yang mendapat respons pertama kali dan diutamakan adalah tragedi 65," imbuhnya.
Imdadun mengungkapkan, simposium nasional tragedi 1965 itu akan menghadirkan ahli sejarah maupun para pelaku sejarah.
"Yang tujuannya adalah bagaimana mendapatkan perspektif dari berbagai pihak terkait dengan upaya pertama pengungkapan soal kebenaran itu," tuturnya.
Dia berharap, hasil simposium nasional tragedi 1965 itu konstruktif. "Komnas HAM melihat simposium ini langkah kecil dari proses perjalanan yang cukup panjang. Jadi terkait penyelesaian pelanggaran HAM berat perkembangannya sejauh itu," pungkasnya.
(maf)
