TNI Kirim Dua Kapal Perang ke Perbatasan Filipina
A
A
A
JAKARTA - Aksi penculikan terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang kembali terjadi di perairan Filipina direspons cepat TNI dengan mengirimkan dua kapal perang ke perbatasan.
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengaku, telah mendapat informasi bahwa pada Jumat 15 April 2016 sekitar pukul 18.20 WIB di perairan perbatasan antara Malaysia dengan Filipina telah terjadi penyanderaan terhadap WNI.
"Satu orang ditembak di bawah ketiak, kemudian empat orang disandera. Dan enam orang selamat sekarang ada di Sabah. Yang tertembak dalam kondisi selamat di Malaysia," ujarnya saat menghadiri peringatan HUT ke 64 Kopassus di Cijantung, Jakarta Timur, Sabtu (16/4/2016).
Menurut Gatot, sejak tadi malam TNI sudah mengerahkan dua kapal perang yakni, KRI Badu dan KRI Slamet Rityadi ke daerah perbatasan untuk melakukan penjagaan di perairan tersebut.
"Saya tegaskan TNI sudah menyiapkan pasukan untuk melakukan tindakan tegas, saya ulangi TNI sudah menyiapkan pasukan untuk melaksanakan tindakan tegas baik di laut, darat dan hutan saya siap. Kapan pelaksanaan adalah bagaimana koordinasi dengan pemerintah Filipina," tegasnya.
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengaku, telah mendapat informasi bahwa pada Jumat 15 April 2016 sekitar pukul 18.20 WIB di perairan perbatasan antara Malaysia dengan Filipina telah terjadi penyanderaan terhadap WNI.
"Satu orang ditembak di bawah ketiak, kemudian empat orang disandera. Dan enam orang selamat sekarang ada di Sabah. Yang tertembak dalam kondisi selamat di Malaysia," ujarnya saat menghadiri peringatan HUT ke 64 Kopassus di Cijantung, Jakarta Timur, Sabtu (16/4/2016).
Menurut Gatot, sejak tadi malam TNI sudah mengerahkan dua kapal perang yakni, KRI Badu dan KRI Slamet Rityadi ke daerah perbatasan untuk melakukan penjagaan di perairan tersebut.
"Saya tegaskan TNI sudah menyiapkan pasukan untuk melakukan tindakan tegas, saya ulangi TNI sudah menyiapkan pasukan untuk melaksanakan tindakan tegas baik di laut, darat dan hutan saya siap. Kapan pelaksanaan adalah bagaimana koordinasi dengan pemerintah Filipina," tegasnya.
(kri)