MPR Minta Tanggapan Jokowi Terkait Amandemen UUD
Kamis, 14 April 2016 - 19:35 WIB
MPR Minta Tanggapan Jokowi Terkait Amandemen UUD
A
A
A
JAKARTA - Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah menggelar konsultasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). MPR meminta tanggapan Jokowi terkait rencana amandemen Undang-undang 1945.
"Sebagian pendapat meminta UUD kembali seperti dulu sebagian ada yang berpendapat tidak usah diubah. Ada yang berpendapat kita perlu haluan negara," ujar Ketua MPR Zulkifli Hasan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (14/4/2016).
Menurut Zulkifli, MPR yang diberi tugas untuk mengamandemen UUD 1945 mengaku harus berhati-hati dalam bersikap. Maka, MPR membutuhkan pendapat semua elemen bangsa.
Menurutnya, hampir 18 tahun reformasi, negara kehilangan karakter dan jati dirinya sebagai bangsa. Bahkan empat pilar kebangsaan hanya diperjuangkan di MPR. Karenanya, perlu kesadaran ulang dari komponen bangsa.
"MPR perlu lembaga yang terus menerus bersama melaksanakan sosialisasi empat pilar MPR secara masif oleh semua stake holder," tuturnya.
Selain menyampaikan rencana amandamen, MPR juga berkonsultasi kepada pemerintah terkait niatnya untuk memiliki Gedung Merdeka di Jawa Barat. Namun, pengelolaannya tetap diserahkan kepada pemerintah daerah setempat.
"Kami tadi menyampaikan mengundang presiden agar jauh hari agenda MPR sidang tahunan antara tanggal 14 hingga 16, presiden bersedia hadir. Pidato 1 juni di Gedung Merdeka Bandung, Hari Konstitusi pidato kebangsaan. Presiden menyatakan akan hadir," pungkasnya.
"Sebagian pendapat meminta UUD kembali seperti dulu sebagian ada yang berpendapat tidak usah diubah. Ada yang berpendapat kita perlu haluan negara," ujar Ketua MPR Zulkifli Hasan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (14/4/2016).
Menurut Zulkifli, MPR yang diberi tugas untuk mengamandemen UUD 1945 mengaku harus berhati-hati dalam bersikap. Maka, MPR membutuhkan pendapat semua elemen bangsa.
Menurutnya, hampir 18 tahun reformasi, negara kehilangan karakter dan jati dirinya sebagai bangsa. Bahkan empat pilar kebangsaan hanya diperjuangkan di MPR. Karenanya, perlu kesadaran ulang dari komponen bangsa.
"MPR perlu lembaga yang terus menerus bersama melaksanakan sosialisasi empat pilar MPR secara masif oleh semua stake holder," tuturnya.
Selain menyampaikan rencana amandamen, MPR juga berkonsultasi kepada pemerintah terkait niatnya untuk memiliki Gedung Merdeka di Jawa Barat. Namun, pengelolaannya tetap diserahkan kepada pemerintah daerah setempat.
"Kami tadi menyampaikan mengundang presiden agar jauh hari agenda MPR sidang tahunan antara tanggal 14 hingga 16, presiden bersedia hadir. Pidato 1 juni di Gedung Merdeka Bandung, Hari Konstitusi pidato kebangsaan. Presiden menyatakan akan hadir," pungkasnya.
(kri)
