Golkar Akan Gelar Debat Calon Ketua Umum

JAKARTA - Bagi kader Partai Golkar yang ingin bertarung merebut kursi ketua umum pada Musyawarah Nasional (Munas) 7 Mei 2016 mendatang harus mempersiapkan diri secara matang.

Pasalnya ‎sebelum pelaksanaan munas pada Mei mendatang di Bali, setiap calon ketua umum Partai Golkar itu wajib mengikuti debat kandidat.

Ketua umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) mengatakan debat kandidat akan digelar pada 28 - 30 April mendatang. "Saya ingin membuat debat publik dengan dasar pemahaman visi Indonesia 2045. Dengan begitu saya harapkan seluruh calon ketua umum dapat mempelajari‎nya," ujar Ical di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (7/4/2016).

‎Menurut dia, setiap acara debat akan diikuti sekitar dua sampai tiga calon ketua umum Partai Golkar. Ical menjelaskan mengikuti debat kandidat merupakan salah satu syarat mutlak bagi kader yang ingin menjadi calon ketua umum.

"Saya harapkan saudara-saudara bisa menanggapinya dengan ide-ide yang lebih baik," ujarnya.

Keinginan Ical itu pun disambut positif salah satu bakal calon ketua umum Partai Golkar‎ Airlangga Hartanto. Menurut Airlangga, debat publik itu akan menjadi tradisi yang baik bagi partainya.

Terlebih, Airlangga mengaku sudah menyampaikan hal demikian pada setiap kampanye di berbagai daerah belakangan ini. "Konsepnya sudah saya sampaikan, salah satunya mendorong didirikannya sekolah politik," ‎kata Airlangga.

Sementara itu, kader Partai Golkar yang ditetapkan menjadi calon ketua umum nantinya akan menandatangani pakta integritas yang menyatakan siap menang dan siap kalah. Salah satu poin dalam pakta tersebut ialah berjanji tidak membuat partai baru jika kalah atau tidak terpilih dalam munas.

Kandidat yang kalah pada Munas Partai Golkar juga dilarang eksodus ke partai politik lain. "Tanpa itu, dia enggak boleh jadi bakal calon," kata Ketua Steering Committee (SC) Munaslub Partai Golkar Nurdin Halid‎.

‎Dia mengatakan, para calon ketua umum Partai Golkar juga dilarang melakukan politik uang (money politics) maupun mengintimidasi kader pemilik suara. Nurdin menegaskan panitia munas tak segan-segan‎ memberikan sanksi berupa diskualifikasi kepada kandidat yang melanggar aturan.