Walhi Minta KPK Usut Tuntas Kasus Reklamasi Teluk Jakarta

JAKARTA - Kasus suap reklamasi Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, M Sanusi, meluas ke berbagai pihak termasuk Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera menuntaskan kasus tersebut hinga pemberian izinnya.

Setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Sanusi dan Presdir PT Agung Podomoro Land (APL) Ariesman Widjaja, beserta pegawai PT APL Trinanda Prihantoro dalam kasus suap rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan Rencana Tata Ruang (RTR), sejumlah nama anggota DPRD DKI pun disebut-sebut telah menerimanya.

Bahkan salah satu orang terdekat Gubernur Ahok yang bernama Suny tanuwidjaja disebut Sanusi sebagai orang yang mengatur pertemuannya dengan Arizman.

Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DKI, Moestaqim Dahlan meminta agar KPK segera menelusuri kasus suap reklamasi tersebut. Termasuk soal perizinan-nya.

Apalagi Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif sebelumnya menyatakan, bahwa reklamasi telah diributkan sejak dulu dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

"KPK harus menuntaskan kasus ini dari hulunya biar semakin jelas dan tidak simpang siur seperti ini. Kami berharap tak berhenti pada kasus dugaan suap saja terkait rencana pengesahan dua raperda reklamasi," kata Moestaqim Dahlan kepada wartawan di Jakarta, Rabu 6 April 2016.

Moestaqim menjelaskan, penerbitan izin pelaksanaan reklamasi itu, dimana sejatinya merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Sedangkan, kewenangan Gubernur cuma sampai mengeluarkan rekomendasi, bukan memutuskan.

"Di UU jelas disebutkan, bahwasanya Pantura Jakarta merupakan kawasan strategis nasional (KSN). Sehingga, kewenangan berada di pusat," ujarnya.

Mendengar hal tersebut, Ahok meminta agar KPK segera menelusuri kasus suap reklamasi. Bahkan, dia berharap semakin banyak yang tertangkap agar negara ini bebas korupsi.

Mantan Bupati Belitung Timur itu tidak mau berdebat perihal masalah perizinan. Dia mengakui bila perizinan memang kewenangan pemerintah pusat. Namun, dia juga membenarkan bila Presiden Joko widodo telah mendelegasikan kepada Gubernur.

"Pasalnya ada. Susah kita berdebat. Wawancara Sekertaris kabinet saja lebih baik," ujarnya.

Terkait keterlibatan Suny Tanuwidjaja yang disebut orang terdekatnya yang mengatur pertemuan Sanusi dengan arisman, Ahok menampiknya. Dia berpendapat tidak ada orang dekatnya yang bisa mengatur kebijaknnya.

Ahok menyebutkan bila Suny merupakan sepupu dari Istri Franky Wijaya yang merupakan menantu Eka Cipta WIjaya. Dia mencertikan, Suny sudah ikut dengan dirinya sejak dirinya menjabat sebagai anggota DPR lantaran ingin menyelesaikan pendidikan S3-nya.

Kemudian ketika kampanye Pilkada DKI 2012, kata dia, Suny mengatur waktunya untuk berkampanye mengingat dirinya tidak sempat mengatur sendiri. Apalagi saat itu dia belum memiliki staf dan dia mempersilakan untuk mengatur dirinya.

"Saya sudah panggil dia. Dia kenal sama Sanusi karena dia pengin tahu gimana sikapnya ke Ahok. Kalau dilihat dari anaknya sih, anaknya baik, enggak macam-macam. Masa dia jual saya. Dia juga bilang emang dia bisa ngatur saya yang keras kepala gitu. Saya kan dimusuhin karena enggak bisa diatur," ujarnya.