Operasi Pembebasan WNI, DPR Minta TNI Periksa Persenjataan
Rabu, 06 April 2016 - 14:16 WIB
Operasi Pembebasan WNI, DPR Minta TNI Periksa Persenjataan
A
A
A
JAKARTA - DPR meminta TNI kembali melakukan pengecekan ulang terhadap kesiapan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dimiliki. Pengecekan ulang ini sangat menentukan untuk keberhasilan operasi mengatasi persoalan 10 Warga Negara Indonesia (WNI) yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina.
DPR juga merasa prihatin atas pembajakan kapal Tunda Brahma dan kapal Tongkang Anand di kawasan Filipina. Maka itu DPR mendesak pemerintah, kepolisian, TNI dan aparat berwenang segera mengambil langkah taktis terhadap persoalan tersebut.
"DPR terus mendorong kerja sama TNI dan Polri dalam penanganan kasus seperti pembajakan tersebut," ujar Ketua DPR, Ade Komarudin dalam rapat Paripurna DPR dengan agenda pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2015-2016, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (6/4/2016).
Politikus Partai Golkar ini mengingatkan, dalam tindakan cepat, keselamatan sandera harus diutamakan. "DPR mengucapkan prihatin dan mengutuk tindakan pembajakan terhadap kapal Tunda Brahma 12 dan Kapal Tongkang Anand 12 yang berawak 10 anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia di kawasan Filipina Selatan," ucapnya. (Baca: Kapal Pembawa 10 WNI yang Disandera Abu Sayyaf Ditemukan)
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia dengan Filipina sudah melakukan pertemuan dalam upaya membebaskan 10 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf. Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan, koordinasi kedua negara berjalan intensif dalam menyelesaikan penyanderaan WNI.
DPR juga merasa prihatin atas pembajakan kapal Tunda Brahma dan kapal Tongkang Anand di kawasan Filipina. Maka itu DPR mendesak pemerintah, kepolisian, TNI dan aparat berwenang segera mengambil langkah taktis terhadap persoalan tersebut.
"DPR terus mendorong kerja sama TNI dan Polri dalam penanganan kasus seperti pembajakan tersebut," ujar Ketua DPR, Ade Komarudin dalam rapat Paripurna DPR dengan agenda pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2015-2016, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (6/4/2016).
Politikus Partai Golkar ini mengingatkan, dalam tindakan cepat, keselamatan sandera harus diutamakan. "DPR mengucapkan prihatin dan mengutuk tindakan pembajakan terhadap kapal Tunda Brahma 12 dan Kapal Tongkang Anand 12 yang berawak 10 anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia di kawasan Filipina Selatan," ucapnya. (Baca: Kapal Pembawa 10 WNI yang Disandera Abu Sayyaf Ditemukan)
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia dengan Filipina sudah melakukan pertemuan dalam upaya membebaskan 10 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf. Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan, koordinasi kedua negara berjalan intensif dalam menyelesaikan penyanderaan WNI.
(kur)
