Sejumlah Pernyataan Fahri yang Dianggap Kontroversial oleh PKS

JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah telah resmi dipecat dari keanggotaannya di Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pemecatan ini didasari pada sejumlah perilaku Fahri yang dianggap kontraproduktif dengan kebijakan dan garis dakwah partai.

Presiden PKS Sohibul Iman menjabarkan beberapa pernyataan Fahri Hamzah yang kontroversial, kontraproduktif dan tidak sejalan dengan arahan partai antara lain, menyebut ‘rada-rada bloon’ untuk para anggota DPR RI.

Pernyataan ini diadukan oleh sebagian anggota DPR ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan di kemudian hari Fahri diputus oleh MKD melakukan pelanggaran kode etik ringan.

"Mengatasnamakan DPR RI telah sepakat untuk membubarkan KPK dan pasang badan untuk 7 proyek DPR RI yang mana hal tersebut bukan merupakan arahan Pimpinan Partai," kata Sohibul melalui keterangan pers yang diterima Sindonews, Senin (4/4/2016).

Terkait pernyataan kontroversial Fahri ini, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengingatkan Fahri soal karakteristik mayoritas masyarakat Indonesia yang menjunjung kepatutan, kesantunan, dan kesopanan yang penting diperhatikan oleh pejabat publik, apalagi yang berasal dari partai Islam.

Sohibul juga menyampaikan pendapatnya, yang pada intinya bahwa Fahri Hamzah sebagai pimpinan DPR, daripada mengangkat gagasan tujuh proyek DPR yang berbiaya mahal, lebih baik melakukan terobosan-terobosan substantif berupa transformasi struktural di bidang politik, ekonomi, sosial, dan bidang-bidang lainnya.

"Ada banyak cara yang bisa ditempuh. Bisa melalui perbaikan dan pengusulan beragam Rancangan Undang-Undang (RUU) di DPR. Ini juga sekaligus akan mengangkat reputasi DPR dan secara khusus Koalisi Merah Putih (KMP), sebab posisi KMP di DPR RI adalah mayoritas," ucap Sohibul.

Seiring berjalannya waktu, lanjut Sohibul, sikap kontroversi dan kontraproduktif Fahri kembali berulang. Bahkan timbul kesan adanya saling silang pendapat antara Fahri selaku pimpinan DPR dari PKS dengan pimpinan PKS lainnya.

Beberapa pendapat kontroversial dan kontraproduktif Fahri yang mengemuka saat itu di publik adalah, terkait kenaikan tunjangan gaji pimpinan dan anggota DPR yang dinilai oleh Fahri masih kurang. Sementara Fraksi PKS DPR secara resmi menolak kebijakan kenaikan tunjangan pejabat negara, termasuk pimpinan dan anggota DPR.

Lainnya, terkait Revisi UU KPK. Fahri menyebut pihak-pihak yang menolak revisi UU KPK sebagai pihak yang sok pahlawan dan ingin menutupi boroknya. Di saat yang sama Ketua Majelis Syuro dan Presiden PKS telah secara tegas menolak revisi UU KPK.

"Silang pendapat yang terbuka antara Fahri Hamzah dengan pimpinan partai ini tentunya mengundang banyak pertanyaan di publik dan juga dari internal kader PKS," ucap Sohibul.