Muhammadiyah Minta Penanganan Terorisme Dilakukan Preventif

Sabtu, 02 April 2016 - 02:04 WIB
Muhammadiyah Minta Penanganan...
Muhammadiyah Minta Penanganan Terorisme Dilakukan Preventif
A A A
JAKARTA - Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengaku sependapat dengan langkah pemerintah dalam menangani masalah radikalisme dan terorisme.

Hal itu disampaikan Muhammadiyah saat menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta. "Terakhir, radikalisme, terorisme memang merupakan virus yang menahan laju bangsa ini," ujar Haedar saat jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (1/4/2016).

Meski begitu, Haedar menyarankan kepada pemerintah agar dalam menangani radikalisme dan terorisme secara preventif dan tindakan yang tepat.

"Tapi kami berpandangan bahwa potensi damai kita, jauh lebih besar jadi tidak perlu destruktif seperti itu," ungkapnya.

Haedar mengaku, Presiden Jokowi mengapresiasi pandangan dan masukan Muhammadiyah. Presiden mengapresiasi masukan Muhammadiyah tersebut.

"Beliau bilang memang saat ini mengedepankan politik kerja dari pada politik bicara. Jadi politik kerja menjadi kunci, jadi kita lebih optimis," pungkasnya.
(kri)
Berita Terkait
KAI Buka Suara Terkait...
KAI Buka Suara Terkait Penangkapan Satu Pegawai Terduga Teroris
16 Tersangka Teroris...
16 Tersangka Teroris Ditangkap di Sumbar, BNPT: NII Harus Diwaspadai
Densus 88 Sebut Penangkapan...
Densus 88 Sebut Penangkapan Terduga Teroris Tak Hanya di Sumut dan Sumsel
2 Kelompok Teroris yang...
2 Kelompok Teroris yang Pernah Membajak Pesawat
Aksi Terorisme Masih...
Aksi Terorisme Masih Mengancam, Waspadai Radikalisme di Dunia Maya
Soal Penangkapan 3 Terduga...
Soal Penangkapan 3 Terduga Teroris, Mahfud Sebut Pemerintah Tak Larang Berpendapat
Berita Terkini
Heboh Kipas Angin Rp1,8...
Heboh Kipas Angin Rp1,8 T untuk Kopdes, KPK Ingatkan Pengadaan Barang Titik Rawan Korupsi
Komisi I DPR Setujui...
Komisi I DPR Setujui Hibah Kapal Induk Giuseppe Garibaldi, Nurul Arifin: Perkuat Pertahanan dan Tingkatkan Daya Gentar
Hasil Perampasan Aset...
Hasil Perampasan Aset Diurus Badan Khusus, Komisi III DPR: Perlu Ada Tim Pengawasan
Judul RUU Perampasan...
Judul RUU Perampasan Aset Diubah Menjadi RUU Pemulihan Aset? Ini Pandangan Pakar Hukum Pidana
96 Perwira Duduki Jabatan...
96 Perwira Duduki Jabatan Strategis di Bareskrim pada Mutasi Juni 2026, Ini Namanya
Prabowo Minta Tindakan...
Prabowo Minta Tindakan Tegas Terhadap Penyelewengan Tak Merusak Stabilitas Nasional
Infografis
Ancaman Perang Kian...
Ancaman Perang Kian Nyata, 8 Negara Minta Warganya Tinggalkan Iran
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved