Sindir DPR, Fadli Zon Pertanyakan Ilmu Matematika Jokowi
Kamis, 31 Maret 2016 - 14:44 WIB
Sindir DPR, Fadli Zon Pertanyakan Ilmu Matematika Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Sindiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar DPR tidak terlalu banyak memproduksi Undang-undang mendapat sindiran balik dari Wakil Ketua DPR Fadli Zon.
Fadli Zon mengungkapkan, dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2016, terdapat belasan Rancangan Undang-undang (RUU) yang diusulkan pemerintah.
"Kalau presiden minta tiga atau lima undang-undang, kenapa usul 13 undang-undang? Makanya, matematikanya di mana?" sindir Fadli Zon dalam acara diskusi bertajuk, DPR Lari Kencang Capai Target Legislasi, Pemerintah: Slow laa, Ada Apa? di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/3/2016).
Politikus Partai Gerindra ini menyarankan pemerintah perlu introspeksi diri dalam menyikapi persoalan prolegnas. Menurutnya, sindiran Jokowi sangat bertolak belakang dengan kenyataan perkembangan politik selama ini.
Padahal, kata dia, undang-undang yang dihasilkan selama ini merupakan hasil pembahasan DPR bersama pemerintah. "Target kita memang bukan kuantitas. Ketika masuk prolegnas, berarti ada kesepakatan pemerintah dengan DPR, tidak mungkin hanya keinginan DPR, tidak mungkin hanya keinginan pemerintah," ucapnya.
Jokowi sempat melontarkan pernyataan sindiran yang meminta DPR jangan terlalu banyak membuat produk undang-undang. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berharap, DPR meningkatkan kualitas dari produk undang-undang ketimbang kuantitas undang-undangnya. Menurut Jokowi dalam setahun cukup tiga atau lima undang-undang.
Baca: Sindiran Jokowi Dibalas DPR Perlu Belajar Tata Negara.
Fadli Zon mengungkapkan, dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2016, terdapat belasan Rancangan Undang-undang (RUU) yang diusulkan pemerintah.
"Kalau presiden minta tiga atau lima undang-undang, kenapa usul 13 undang-undang? Makanya, matematikanya di mana?" sindir Fadli Zon dalam acara diskusi bertajuk, DPR Lari Kencang Capai Target Legislasi, Pemerintah: Slow laa, Ada Apa? di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/3/2016).
Politikus Partai Gerindra ini menyarankan pemerintah perlu introspeksi diri dalam menyikapi persoalan prolegnas. Menurutnya, sindiran Jokowi sangat bertolak belakang dengan kenyataan perkembangan politik selama ini.
Padahal, kata dia, undang-undang yang dihasilkan selama ini merupakan hasil pembahasan DPR bersama pemerintah. "Target kita memang bukan kuantitas. Ketika masuk prolegnas, berarti ada kesepakatan pemerintah dengan DPR, tidak mungkin hanya keinginan DPR, tidak mungkin hanya keinginan pemerintah," ucapnya.
Jokowi sempat melontarkan pernyataan sindiran yang meminta DPR jangan terlalu banyak membuat produk undang-undang. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu berharap, DPR meningkatkan kualitas dari produk undang-undang ketimbang kuantitas undang-undangnya. Menurut Jokowi dalam setahun cukup tiga atau lima undang-undang.
Baca: Sindiran Jokowi Dibalas DPR Perlu Belajar Tata Negara.
(kur)
