Akbar Tanjung Prihatin Jadwal Munas Golkar Tak Jelas
A
A
A
JAKARTA - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung mengaku prihatin terhadap ketidakjelasan waktu pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar. Pasalnya hingga kini Golkar belum menetapkan jadwal pelaksanaan munas.
Sebelumnya, Munas Golkar dijadwalkan digelar pada bulan April 2016. Namun, jadwal itu berubah setelah Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi kubu Agung Lakosono.
Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan Munas Riau.
Daripada berlama-lama, Akbar menyarankan agar kesepakatan Rapimnas Golkar yang telah diperkuat dengan SK Menkumham dijadikan dasar pelaksanaan munas.
"Kalau memang mau dilakukan munas seperti yang disepakati dalam rapimnas kemarin dan juga diperkuat oleh Menkumham, saya kira itu bisa dijadikan dasar," ujar Akbar di Jakarta, Kamis (31/3/2016).
Dengan berbekal hasil Rapimnas dan SK Menkumham, lanjut Akbar, pengurus DPP Partai Golkar hasil Munas Riau bersama Ketua Umum Aburizal Bakrie dan Wakil Ketua Umum Agung Laksono tinggal menentukan waktu dan kepanitiaan munas.
"Harus disepakati bersama-sama seluruh anggota DPP," ucap Akbar. (Baca: Enam Figur Ini Akan Bersaing Rebut Kursi Ketua Umum Golkar)
Sebelumnya, Munas Golkar dijadwalkan digelar pada bulan April 2016. Namun, jadwal itu berubah setelah Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi kubu Agung Lakosono.
Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan Munas Riau.
Daripada berlama-lama, Akbar menyarankan agar kesepakatan Rapimnas Golkar yang telah diperkuat dengan SK Menkumham dijadikan dasar pelaksanaan munas.
"Kalau memang mau dilakukan munas seperti yang disepakati dalam rapimnas kemarin dan juga diperkuat oleh Menkumham, saya kira itu bisa dijadikan dasar," ujar Akbar di Jakarta, Kamis (31/3/2016).
Dengan berbekal hasil Rapimnas dan SK Menkumham, lanjut Akbar, pengurus DPP Partai Golkar hasil Munas Riau bersama Ketua Umum Aburizal Bakrie dan Wakil Ketua Umum Agung Laksono tinggal menentukan waktu dan kepanitiaan munas.
"Harus disepakati bersama-sama seluruh anggota DPP," ucap Akbar. (Baca: Enam Figur Ini Akan Bersaing Rebut Kursi Ketua Umum Golkar)
(dam)