Saran Hidayat ke Pemerintah Soal Insiden Natuna
Selasa, 29 Maret 2016 - 22:19 WIB
Saran Hidayat ke Pemerintah Soal Insiden Natuna
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mendukung sikap tegas pemerintah dalam menghadapi insiden di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia atau Perairan Natuna, Kepulauan Riau, belum lama ini.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mendukung pemerintah menyeret kasus masuknya kapal China di Perairan Natuna ke Mahkamah Hukum Laut Internasional. Hidayat pun mendukung peningkatan keamanan dengan membangun pangkalan militer di wilayah Natuna.
"Membawa kasus itu ke Mahkamah Hukum Laut Internasional dan membangun pangkalan militer di Natuna itu saran yang sangat baik ya," ujar Hidayat di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2016).
Dua cara itu dinilainya perlu dilakukan jika nota protes yang dilayangkan pemerintah diabaikan pemerintah China. "Jalur itu lebih baik, membawanya ke Mahkamah Hukum Laut Internasional, maupun membangun pangkalan militer di Natuna dan di daerah-daerah perbatasan, agar kejadian serupa tidak terulang ada kapal nyelonong apalagi berani nabrak kapal Indonesia," pungkasnya.
Diketahui, pada operasi akhir pekan lalu, KP Hiu 11 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap kapal pelaku penangkapan ikan ilegal asal China, KM Kway Fey 10078, di perairan Natuna, Sabtu 19 Maret 2016.
Proses penangkapan tersebut tidak berjalan mulus, karena sebuah kapal coast guard China secara sengaja menabrak KM Kway Fey 10078, Minggu 20 Maret 2016 dini hari ketika operasi penggiringan kapal nelayan ilegal dilakukan. Manuver berbahaya itu diduga untuk mempersulit KP Hiu 11 menahan awak KM Kway Fey 10078.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mendukung pemerintah menyeret kasus masuknya kapal China di Perairan Natuna ke Mahkamah Hukum Laut Internasional. Hidayat pun mendukung peningkatan keamanan dengan membangun pangkalan militer di wilayah Natuna.
"Membawa kasus itu ke Mahkamah Hukum Laut Internasional dan membangun pangkalan militer di Natuna itu saran yang sangat baik ya," ujar Hidayat di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/3/2016).
Dua cara itu dinilainya perlu dilakukan jika nota protes yang dilayangkan pemerintah diabaikan pemerintah China. "Jalur itu lebih baik, membawanya ke Mahkamah Hukum Laut Internasional, maupun membangun pangkalan militer di Natuna dan di daerah-daerah perbatasan, agar kejadian serupa tidak terulang ada kapal nyelonong apalagi berani nabrak kapal Indonesia," pungkasnya.
Diketahui, pada operasi akhir pekan lalu, KP Hiu 11 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap kapal pelaku penangkapan ikan ilegal asal China, KM Kway Fey 10078, di perairan Natuna, Sabtu 19 Maret 2016.
Proses penangkapan tersebut tidak berjalan mulus, karena sebuah kapal coast guard China secara sengaja menabrak KM Kway Fey 10078, Minggu 20 Maret 2016 dini hari ketika operasi penggiringan kapal nelayan ilegal dilakukan. Manuver berbahaya itu diduga untuk mempersulit KP Hiu 11 menahan awak KM Kway Fey 10078.
(kri)
