Indonesia Diminta Tegas Cegah Konflik di Laut China Selatan
Selasa, 29 Maret 2016 - 09:24 WIB
Indonesia Diminta Tegas Cegah Konflik di Laut China Selatan
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah diminta serius dalam mengantisipasi konflik di Laut China Selatan. Kendati tak terlibat langsung dalam pusaran konflik, Indonesia dinilai memiliki kepentingan menjaga pulau dan perairan terdepannya dari klaim negara tetangga.
Atas dasar hal itu, Anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha mendorong pemerintah segera membangun sejumlah pangkalan militer di wilayah terdepan Indonesia. "Semestinya Indonesia itu harus memiliki pangkalan militer, terutama di pulau-pulau terdepan atau terluar," kata Tamliha kepada wartawan di Jakarta, Selasa (29/3/2016).
Menurut Tamliha, pemerintah Indonesia harus tegas dalam menjaga kedaulatan. Bahkan, bila perlu Indonesia mengarahkan moncong senjatanya ke wilayah atau pihak yang berpotensi melakukan intervensi terhadap kesatuan RI.
"Misalnya dari Papua arahkan moncongnya ke Darwin (Australia) sana. Kemudian yang Natuna, arahkan kendali ke China sana, antisipasi. Itu kan menyangkut sumber daya alam. Jangan sampai kita dicaplok orang dulu, baru bertindak," tutur politikus Partai Persatuan Pembangunan itu.
Tamliha menegaskan, klaim China di perairan Natuna tidak bisa dibiarkan. Menurut dia, Natuna bisa menjadi celah bagi negara Tirai Bambu itu untuk mengklaim wilayah lainnya.
Oleh karena itu, dia mengimbau negara-negara yang berkepentingan seperti Malaysia dan Filipina juga turut serta menjaga kedaulatan wilayahnya.
"Bagaimana kalau dia (China) menerapkan Natuna sebagai ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif), habis nanti Indonesia. Dicaplok satu-satu(wilayahnya). Bersama-sama menjaganya, Malaysia menjaga wilayahnya. Filipina juga menjaga wilayahnya. Jangan sampai mereka mencaplok-caplok," ucap Tamliha.
PILIHAN:
Soal Kematian Siyono, Polri Merasa Disudutkan
Atas dasar hal itu, Anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha mendorong pemerintah segera membangun sejumlah pangkalan militer di wilayah terdepan Indonesia. "Semestinya Indonesia itu harus memiliki pangkalan militer, terutama di pulau-pulau terdepan atau terluar," kata Tamliha kepada wartawan di Jakarta, Selasa (29/3/2016).
Menurut Tamliha, pemerintah Indonesia harus tegas dalam menjaga kedaulatan. Bahkan, bila perlu Indonesia mengarahkan moncong senjatanya ke wilayah atau pihak yang berpotensi melakukan intervensi terhadap kesatuan RI.
"Misalnya dari Papua arahkan moncongnya ke Darwin (Australia) sana. Kemudian yang Natuna, arahkan kendali ke China sana, antisipasi. Itu kan menyangkut sumber daya alam. Jangan sampai kita dicaplok orang dulu, baru bertindak," tutur politikus Partai Persatuan Pembangunan itu.
Tamliha menegaskan, klaim China di perairan Natuna tidak bisa dibiarkan. Menurut dia, Natuna bisa menjadi celah bagi negara Tirai Bambu itu untuk mengklaim wilayah lainnya.
Oleh karena itu, dia mengimbau negara-negara yang berkepentingan seperti Malaysia dan Filipina juga turut serta menjaga kedaulatan wilayahnya.
"Bagaimana kalau dia (China) menerapkan Natuna sebagai ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif), habis nanti Indonesia. Dicaplok satu-satu(wilayahnya). Bersama-sama menjaganya, Malaysia menjaga wilayahnya. Filipina juga menjaga wilayahnya. Jangan sampai mereka mencaplok-caplok," ucap Tamliha.
PILIHAN:
Soal Kematian Siyono, Polri Merasa Disudutkan
(dam)
