Soal Kematian Siyono, Polri Merasa Disudutkan

JAKARTA - Kematian korban terduga teroris bernama Siyono banyak menimbulkan sejumlah spekulasi mengenai kinerja Polri. Salah satunya Polri dianggap melanggar hak asasi manusi (HAM) lantaran dituduh sebagai penyebab atas meninggalnya warga Klaten, Jawa Tengah itu.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Inspektur Jenderal Polisi Anton Charliyan mengatakan kematian Siyono merupakan kecelakaan yang tidak diinginkan.

Menurut dia, Siyono merupakan panglima laskar pengganti JM untuk membangun Negara Islam Indonesia (NII). “Jadi ini betul-betul kecelakaan, tapi silakan saja seandainya itu memang mau dikatakan melanggar HAM atau lainnya silakan saja,” ujar Anton Charliyan di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (29/3/2016).

Anton menambahkan, kinerja Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror dan Polri dalam menangani kasus Siyono dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum. (Baca juga: Kontras Minta Kapolri Tindak Densus Atas Kematian Siyono)

Menurut dia, Polri dapat membuktikan bila Siyono benar-benar skema baru dari Jamaah Islamiyah (JI). “Tapi kenapa ketika banyak TNI dan Polri jadi korban tidak ada satu orang juga mengatakan melanggar HAM. Justru ketika orang yang jelas-jelas bisa kita buktikan berdasarkan saksi, berdasarkan bukti bahwa dia adalah seorang petinggi teroris dikatakan melanggar HAM dari situ saja Polri sudah disudutkan,” tutur Anton.

Anton khawatir jika masyarakat terus menyudutkan Polri, tidak menutup kemungkinan akan memengaruhi mental anggotanya dalam menjalankan tugas, khususnya dalam menangani kasus terorisme.

“Apabila terus begini akan melemahkan mental anggota di lapangan, kita katanya tidak takut teroris tetapi jangan sampai ada satu grand design untuk menyudutkan Polri karena memang mereka ahli dalam publikasi dan provokasi dari golongan teroris,” kata Anton.


PILIHAN:
Kapal Indonesia Diduga Dibajak Kelompok Abu Sayyaf