Soal Insiden Natuna, Jokowi Diingatkan Hati-hati Mengambil Sikap
Senin, 28 Maret 2016 - 14:24 WIB
Soal Insiden Natuna, Jokowi Diingatkan Hati-hati Mengambil Sikap
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forum Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia (FDIP-UI), Connie Rahakundini Bakrie mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar berhati-hati menyikapi kasus 'illegal fishing' di Perairan Natuna yang diduga melibatkan kapal berbendera Tiongkok (China).
"Masalah Natuna saya hanya peringatkan Bapak Presiden dan Bapak Presiden mencatatnya," ujar Connie di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (28/3/2016).
Dia menilai, masyarakat Indonesia kerap terbawa emosi dalam menghadapi masalah perbatasan khususnya menyangkut batas perairan. Sehingga, tak jarang masalah tersebut ingin segera dibawa ke Mahkamah Internasional.
Dalam kasus Natuna, Connie mengingatkan agar pemerintah melihat hal itu secara jeli. Pasalnya, China sedang mempersoalkan status Kapal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dianggap tidak masuk dalam perjanjian internasional.
Menurutnya, dalam perjanjian internasional hanya dikenal kapal penindak adalah dari Angkatan Laut maupun Badan Keamanan Laut (Bakamla). "Kapal kemarin yang melakukan tindakan itu KP. Kapal ini tidak dikenal di internasional," ucapnya.
Maka itu, dia meminta pemerintah tak terpengaruh untuk membawa kasus 'illegal fishing' di perairan Natuna ke ranah Mahkamah Internasional dulu. Dia khawatir Indonesia akan kalah dengan China.
"Jadi saya ajukan kalau KKP itu harus diakui sebagai kapal penindak di atas laut, maka daftarkanlah sebagai kapal goverment," tegas Connie yang juga President Indonesia Institute For Maritime Studies ini.
Seperti diberitakan, pada operasi dua pekan lalu, KP Hiu 11 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap kapal pelaku penangkapan ikan ilegal asal China, KM Kway Fey 10078, di perairan Natuna, Sabtu 19 Maret 2016.
Proses penangkapan tersebut tidak berjalan mulus, karena sebuah kapal coast guard China secara sengaja menabrak KM Kway Fey 10078, Minggu 20 Maret 2016 dini hari ketika operasi penggiringan kapal nelayan ilegal dilakukan. Manuver berbahaya itu diduga untuk mempersulit KP Hiu 11 menahan awak KM Kway Fey 10078.
PILIHAN:
Proyek Perpustakaan Dikritik, Ini Tanggapan Ketua DPR
Fahri: Pejabat Kita Senang Lihat Orang Menderita di Penjara
"Masalah Natuna saya hanya peringatkan Bapak Presiden dan Bapak Presiden mencatatnya," ujar Connie di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (28/3/2016).
Dia menilai, masyarakat Indonesia kerap terbawa emosi dalam menghadapi masalah perbatasan khususnya menyangkut batas perairan. Sehingga, tak jarang masalah tersebut ingin segera dibawa ke Mahkamah Internasional.
Dalam kasus Natuna, Connie mengingatkan agar pemerintah melihat hal itu secara jeli. Pasalnya, China sedang mempersoalkan status Kapal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dianggap tidak masuk dalam perjanjian internasional.
Menurutnya, dalam perjanjian internasional hanya dikenal kapal penindak adalah dari Angkatan Laut maupun Badan Keamanan Laut (Bakamla). "Kapal kemarin yang melakukan tindakan itu KP. Kapal ini tidak dikenal di internasional," ucapnya.
Maka itu, dia meminta pemerintah tak terpengaruh untuk membawa kasus 'illegal fishing' di perairan Natuna ke ranah Mahkamah Internasional dulu. Dia khawatir Indonesia akan kalah dengan China.
"Jadi saya ajukan kalau KKP itu harus diakui sebagai kapal penindak di atas laut, maka daftarkanlah sebagai kapal goverment," tegas Connie yang juga President Indonesia Institute For Maritime Studies ini.
Seperti diberitakan, pada operasi dua pekan lalu, KP Hiu 11 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap kapal pelaku penangkapan ikan ilegal asal China, KM Kway Fey 10078, di perairan Natuna, Sabtu 19 Maret 2016.
Proses penangkapan tersebut tidak berjalan mulus, karena sebuah kapal coast guard China secara sengaja menabrak KM Kway Fey 10078, Minggu 20 Maret 2016 dini hari ketika operasi penggiringan kapal nelayan ilegal dilakukan. Manuver berbahaya itu diduga untuk mempersulit KP Hiu 11 menahan awak KM Kway Fey 10078.
PILIHAN:
Proyek Perpustakaan Dikritik, Ini Tanggapan Ketua DPR
Fahri: Pejabat Kita Senang Lihat Orang Menderita di Penjara
(kri)
