Dimyati: Rugi Kita Jika Perang dengan China
A
A
A
JAKARTA - Kesediaan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) ke Hainan, China di saat negeri tirai bambu itu melanggar kedaulatan NKRI di perairan Natuna diyakini memiliki sisi positif.
Anggota Komisi I DPR Achmad Dimyati Natakusumah meyakini, tidak hanya masalah investasi dibahas antara JK dengan sejumlah pemimpin perusahaan China di Hainan. Dia berpendapat, komunikasi bilateral antara Indonesia dengan China diperlukan saat ini.
"Memang harus ada komunikasi intens agar tidak terjadi bentrok antara Indonesia dengan RRC (Republik Rakyat China)," kata Dimyati saat dihubungi, Kamis (24/3/2016).
Namun, kata dia, pemerintah Indonesia juga perlu menyiapkan penanganan yang sifatnya preventif agar kejadian di laut Natuna itu tak terulang kembali. Lanjut dia, pemerintah juga harus memiliki sistem peringatan dini (Early Warning System) atau teknologi yang lebih canggih.
"Jangan sampai kita di Laut Natuna kita terjadi peperangan, rugi juga kita kalau terjadi, karena armada China lebih hebat dibanding kita, mudah-mudahan China akui kedaulatan NKRI," pungkasnya. Adapun pertemuan antara JK dengan sejumlah pemimpin perusahaan China itu membahas persoalan investasi di Indonesia.
Diketahui, pada operasi akhir pekan lalu, KP Hiu 11 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap kapal pelaku penangkapan ikan ilegal asal China, KM Kway Fey 10078, di perairan Natuna, Sabtu 19 Maret 2016.
Proses penangkapan tersebut tidak berjalan mulus, karena sebuah kapal coast guard China secara sengaja menabrak KM Kway Fey 10078, Minggu 20 Maret 2016 dini hari ketika operasi penggiringan kapal nelayan ilegal dilakukan. Manuver berbahaya itu diduga untuk mempersulit KP Hiu 11 menahan awak KM Kway Fey 10078.
PILIHAN:
Istana Bantah Kabar Pengunduran Diri Sudirman Said
Terkait Blok Masela, Sudirman Said Bantah Isu Mundur
Anggota Komisi I DPR Achmad Dimyati Natakusumah meyakini, tidak hanya masalah investasi dibahas antara JK dengan sejumlah pemimpin perusahaan China di Hainan. Dia berpendapat, komunikasi bilateral antara Indonesia dengan China diperlukan saat ini.
"Memang harus ada komunikasi intens agar tidak terjadi bentrok antara Indonesia dengan RRC (Republik Rakyat China)," kata Dimyati saat dihubungi, Kamis (24/3/2016).
Namun, kata dia, pemerintah Indonesia juga perlu menyiapkan penanganan yang sifatnya preventif agar kejadian di laut Natuna itu tak terulang kembali. Lanjut dia, pemerintah juga harus memiliki sistem peringatan dini (Early Warning System) atau teknologi yang lebih canggih.
"Jangan sampai kita di Laut Natuna kita terjadi peperangan, rugi juga kita kalau terjadi, karena armada China lebih hebat dibanding kita, mudah-mudahan China akui kedaulatan NKRI," pungkasnya. Adapun pertemuan antara JK dengan sejumlah pemimpin perusahaan China itu membahas persoalan investasi di Indonesia.
Diketahui, pada operasi akhir pekan lalu, KP Hiu 11 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap kapal pelaku penangkapan ikan ilegal asal China, KM Kway Fey 10078, di perairan Natuna, Sabtu 19 Maret 2016.
Proses penangkapan tersebut tidak berjalan mulus, karena sebuah kapal coast guard China secara sengaja menabrak KM Kway Fey 10078, Minggu 20 Maret 2016 dini hari ketika operasi penggiringan kapal nelayan ilegal dilakukan. Manuver berbahaya itu diduga untuk mempersulit KP Hiu 11 menahan awak KM Kway Fey 10078.
PILIHAN:
Istana Bantah Kabar Pengunduran Diri Sudirman Said
Terkait Blok Masela, Sudirman Said Bantah Isu Mundur
(kri)