PDIP Tak Masalah JK ke Hainan meski China Langgar Wilayah NKRI
PDIP Tak Masalah JK ke Hainan meski China Langgar Wilayah NKRI
A
A
A
JAKARTA - Kesediaan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) ke Hainan, China di saat negeri tirai bambu itu melanggar kedaulatan NKRI di perairan Natuna, tak dipersoalkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PDIP Tubagus (Tb) Hasanuddin berpendapat, antara persoalan pemerintah melayangkan nota protes ke China atas masuknya kapal KM Kway Fey 10078 dan kapal coastguard ke perairan Natuna dengan persoalan investasi yang dibahas JK bersama sejumlah pemimpin perusahaan China harus dipisahkan.
"Tidak masalah dong, urusan kapal selesaikan, urusan bisnis juga harus jalan," kata Tb Hasanuddin melalui pesan singkat kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (24/3/2016).
Dia menambahkan, proses hukum atas kasus kapal China itu harus tetap berjalan. "Kalau mau bawa ke mahkamah hukum laut internasional, ya dibawa. Urusan bisnis ya bisnis," ucapnya.
Menurutnya, bisa saja masuknya kapal pencari ikan KM Kway Fey 10078 dan kapal coast guard China ke perairan Natuna bukan atas kebijakan negeri tirai bambu itu.
"Mungkin karena salah koordinat atau mungkin salah awak kapal, belum tentu keputusan sebuah pemerintah. Jadi soal protes berjalan saja, urusan bisnis selama menguntungkan Indonesia, ya jalan juga," pungkasnya.
Adapun pertemuan antara JK dengan sejumlah pemimpin perusahaan China itu membahas persoalan investasi di Indonesia.
Diketahui, pada operasi akhir pekan lalu, KP Hiu 11 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap kapal pelaku penangkapan ikan ilegal asal China, KM Kway Fey 10078, di perairan Natuna, Sabtu 19 Maret 2016.
Proses penangkapan tersebut tidak berjalan mulus, karena sebuah kapal coast guard China secara sengaja menabrak KM Kway Fey 10078, Minggu 20 Maret 2016 dini hari ketika operasi penggiringan kapal nelayan ilegal dilakukan. Manuver berbahaya itu diduga untuk mempersulit KP Hiu 11 menahan awak KM Kway Fey 10078.
Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PDIP Tubagus (Tb) Hasanuddin berpendapat, antara persoalan pemerintah melayangkan nota protes ke China atas masuknya kapal KM Kway Fey 10078 dan kapal coastguard ke perairan Natuna dengan persoalan investasi yang dibahas JK bersama sejumlah pemimpin perusahaan China harus dipisahkan.
"Tidak masalah dong, urusan kapal selesaikan, urusan bisnis juga harus jalan," kata Tb Hasanuddin melalui pesan singkat kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (24/3/2016).
Dia menambahkan, proses hukum atas kasus kapal China itu harus tetap berjalan. "Kalau mau bawa ke mahkamah hukum laut internasional, ya dibawa. Urusan bisnis ya bisnis," ucapnya.
Menurutnya, bisa saja masuknya kapal pencari ikan KM Kway Fey 10078 dan kapal coast guard China ke perairan Natuna bukan atas kebijakan negeri tirai bambu itu.
"Mungkin karena salah koordinat atau mungkin salah awak kapal, belum tentu keputusan sebuah pemerintah. Jadi soal protes berjalan saja, urusan bisnis selama menguntungkan Indonesia, ya jalan juga," pungkasnya.
Adapun pertemuan antara JK dengan sejumlah pemimpin perusahaan China itu membahas persoalan investasi di Indonesia.
Diketahui, pada operasi akhir pekan lalu, KP Hiu 11 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap kapal pelaku penangkapan ikan ilegal asal China, KM Kway Fey 10078, di perairan Natuna, Sabtu 19 Maret 2016.
Proses penangkapan tersebut tidak berjalan mulus, karena sebuah kapal coast guard China secara sengaja menabrak KM Kway Fey 10078, Minggu 20 Maret 2016 dini hari ketika operasi penggiringan kapal nelayan ilegal dilakukan. Manuver berbahaya itu diduga untuk mempersulit KP Hiu 11 menahan awak KM Kway Fey 10078.
(maf)
Explore More