Kinerja Menteri Ikut Pengaruhi Citra Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Para menteri dalam menjalankan tugasnya diminta jangan mengabaikan suara publik. Apalagi lebih mengedepankan ambisi pribadinya.
Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra mengingatkan, aspek hukum, kemanfaatan dan ekonomi juga harus menjadi pertimbangan menteri dalam menjalankan tugas. Menteri yang mengabaikan beberapa hal di atas bisa menimbulkan dampak negatif.
“Kalau ada menteri yang begini, yang kasihan presidennya menjadi sasaran tembak,” ujar Yusril dalam keterangan tertulisnya, Kamis (24/3/2016).
Dia mencontohkan, dalam proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung sangat kontroversial. Menurutnya, sejak awal proyek tersebut mengundang banyak kritik dari berbagai kalangan.
Contoh persoalan kontroversial lainnya adalah bentrokan antara pengemudi taksi dengan pengemudi transportasi online yang menyebabkan kepentingan umum dirugikan. Dia mengingatkan jangan sampai kinerja menteri tanpa memerhatikan pertimbangan tersebut menyebabkan citra Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) tercoreng.
"Jika proyek prestisius itu gagal, sama halnya Menteri BUMN menjebak Presiden Jokowi yang secara konstitusional sangat berbahaya," ucapnya.
Baca: PDIP Desak Jokowi Evaluasi Menhub Ignasius Jonan.
Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra mengingatkan, aspek hukum, kemanfaatan dan ekonomi juga harus menjadi pertimbangan menteri dalam menjalankan tugas. Menteri yang mengabaikan beberapa hal di atas bisa menimbulkan dampak negatif.
“Kalau ada menteri yang begini, yang kasihan presidennya menjadi sasaran tembak,” ujar Yusril dalam keterangan tertulisnya, Kamis (24/3/2016).
Dia mencontohkan, dalam proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung sangat kontroversial. Menurutnya, sejak awal proyek tersebut mengundang banyak kritik dari berbagai kalangan.
Contoh persoalan kontroversial lainnya adalah bentrokan antara pengemudi taksi dengan pengemudi transportasi online yang menyebabkan kepentingan umum dirugikan. Dia mengingatkan jangan sampai kinerja menteri tanpa memerhatikan pertimbangan tersebut menyebabkan citra Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) tercoreng.
"Jika proyek prestisius itu gagal, sama halnya Menteri BUMN menjebak Presiden Jokowi yang secara konstitusional sangat berbahaya," ucapnya.
Baca: PDIP Desak Jokowi Evaluasi Menhub Ignasius Jonan.
(kur)