Jika Didiamkan, Aksi Kapal China di Perairan Natuna Akan Terulang

JAKARTA - DPR mendukung langkah Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi melayangkan nota protes kepada Pemerintah China menyikapi masuknya kapal KM Kway Fey 10078 dan kapal penjaga pantai China di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

DPR yakin apabila tidak disikapi secara tegas, kasus tersebut akan kembali terjadi. "Kalau didiamkan ini akan bisa menjadi kebiasaan dan lama-lama bahkan bisa mengambil wilayah di Zona Ekonomi Ekslusif, bahkan lebih jauh dari itu," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (24/3/2016).

Oleh karena itu, sambung dia, ‎nota protes yang dilayangkan pemerintah kepada China sudah tepat. "Karena kedaulatan kita itu harus kita bela walaupun sejengkal, ibaratnya sejengkal tanah gitu ya harus kita bela, tidak boleh dicampuri atau diintervensi oleh kepentingan lain, ini masalah kedaulatan," tutur politikus dari Partai Gerindra ini.

Dia menyarankan agar pemerintah tetap konsisten dengan sikapnya. Menurut Fadli, Tidak menutup kemungkinan peristiwa tersebut terulang. "Laut China Selatan ini kan masalah konflik yang sudah terjadi karena di situ juga ada beberapa kepentingan Internasional begitu kuat di sana," tuturnya. (Baca juga: Pemerintah RI Diminta Tegas Sikapi Intimidasi Kapal China)

Kapal Hiu 11 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap kapal pelaku pencurian ikan ilegal (illegal fishing) asal China, KM Kway Fey 10078, di perairan Natuna, Sabtu 19 Maret 2016.

Proses penangkapan tersebut tidak berjalan mulus, karena sebuah kapal penjaga pantai China secara sengaja menabrak KM Kway Fey 10078, Minggu 20 Maret 2016 dini hari ketika operasi penggiringan kapal nelayan ilegal dilakukan. Manuver berbahaya itu diduga untuk mempersulit KP Hiu 11 menahan awak KM Kway Fey 10078.


PILIHAN:

Ditjen Imigrasi Kantongi Data WNI Diduga Gabung ISIS