Dinilai Tepat, Langkah Fraksi Golkar Larang Tenaga Ahli Sibuk Munas
Senin, 21 Maret 2016 - 22:31 WIB
Dinilai Tepat, Langkah Fraksi Golkar Larang Tenaga Ahli Sibuk Munas
A
A
A
JAKARTA - Pengamat politik dari IndoStrategi, Pangi Syarwi Chaniago menilai langkah Fraksi Partai Golkar menerbitkan surat larangan bagi tenaga ahli atau staf di DPR terlibat kampaye bakal calon ketua umum Golkar dinilai tepat.
"Hal itu dengan tujuan demi menjaga soliditas dan performa kerja anggota dan FPG (Fraksi Partai Golkar) dalam kerja-kerja kedewanan. Ini kan bagus surat larangan tersebut," kata Pangi saat dihubungi, Senin (21/3/2016). (Baca juga: Tenaga Ahli Fraksi Golkar Dilarang Sibuk Urus Munas)
Menurut dia, seyogyanya tenaga ahli tidak ikut masuk wilayah politik atau sebagai tim sukses salah satu calon ketua umum Golkar.
Dia pun meminta agar para anggota DPR tidak memanfaatkan keberadaan tenaga ahli untuk kepentingan pencalonan ketua umum Golkar.
"Caketum (calon ketua umum) Golkar jangan lupa amanah mereka jadi pejabat negara, jangan melanggar etika karena jabatan negara melekat pada diri mereka. Jangan menerima gratifikasi apapun bentuknya, contoh fasilitas pesawat privat jet, speedboad untuk menemui pemilik suara Golkar di daerah," tuturnya.
Menurut Pangi, para kandidat yang notabene anggota DPR berhati-hati dalam menggunakan jabatannya karena berkaitan dengan etika jabatan yang diembannya.
"Ikut kompetisi boleh, baik Novanto, Ade Komaruddin, Aziz Syamsuddin yang notabene pejabat negara, harus ingat posisi mereka. Jangan terpengaruh oleh tim sukses, baca undang-undang dan peraturan," katanya.
PILIHAN:
SBY Ingatkan Jokowi Jangan Mau Diprovokasi
"Hal itu dengan tujuan demi menjaga soliditas dan performa kerja anggota dan FPG (Fraksi Partai Golkar) dalam kerja-kerja kedewanan. Ini kan bagus surat larangan tersebut," kata Pangi saat dihubungi, Senin (21/3/2016). (Baca juga: Tenaga Ahli Fraksi Golkar Dilarang Sibuk Urus Munas)
Menurut dia, seyogyanya tenaga ahli tidak ikut masuk wilayah politik atau sebagai tim sukses salah satu calon ketua umum Golkar.
Dia pun meminta agar para anggota DPR tidak memanfaatkan keberadaan tenaga ahli untuk kepentingan pencalonan ketua umum Golkar.
"Caketum (calon ketua umum) Golkar jangan lupa amanah mereka jadi pejabat negara, jangan melanggar etika karena jabatan negara melekat pada diri mereka. Jangan menerima gratifikasi apapun bentuknya, contoh fasilitas pesawat privat jet, speedboad untuk menemui pemilik suara Golkar di daerah," tuturnya.
Menurut Pangi, para kandidat yang notabene anggota DPR berhati-hati dalam menggunakan jabatannya karena berkaitan dengan etika jabatan yang diembannya.
"Ikut kompetisi boleh, baik Novanto, Ade Komaruddin, Aziz Syamsuddin yang notabene pejabat negara, harus ingat posisi mereka. Jangan terpengaruh oleh tim sukses, baca undang-undang dan peraturan," katanya.
PILIHAN:
SBY Ingatkan Jokowi Jangan Mau Diprovokasi
(dam)
