Jadi Kepala BNPT, Ini Strategi Irjen Tito Karnavian
Rabu, 16 Maret 2016 - 08:56 WIB
Jadi Kepala BNPT, Ini Strategi Irjen Tito Karnavian
A
A
A
JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian akan segera dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT). Rencananya, Tito pun akan melakukan dua hal ini bila sudah menjadi Kepala BNPT.
Tito Karnavian mengatakan, dia setuju dan mendukung wacana revisi Undang-undang Terorisme Nomor 15 Tahun 2003 itu. Saat dia menduduki jabatan sebagai Kepala BNPT nanti, aturan deradikalisasi harus masuk dalam wacana revisi Undang-undang Terorisme.
"Saya pernah jadi deputi dua tahun. Saya harus ada konsep deradikalisasi. Saya sudah punya konsep mengenai itu," ujarnya pada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (15/3/2016).
Menurutnya, penanganan teroris harus dibarengi dengan pencegahan. Langkah deradikalisasi, kata dia, memiliki andil dalam menekan perkembangan teroris yang ada di Indonesia.
Selain itu, dia pun ingin konsep rehabilitasi juga masuk ke dalam wacana revisi Undang-undang Teroris. Sebab, akar perkembangan teroris umumnya dilatari dengan masalah ideologi yang berbuntut pada paham radikal.
"Ya ibarat penyakit menular, artinya kegiatan-kegiatan pencegahan harus dikenal dalam UU itu. Jadi, pasal preventif dan rehabilitasi harus masuk," pungkasnya.
Selain itu, tambah Tito, pihaknya pun akan fokus pula menangani masalah terorisme yang ada di Poso. Dia pun optimis dapat menjalankan tugasnya sebagai Kepala BNPT lantaran bukan hal baru baginya. Dia mengaku sudah sejak tahun 1999 berurusan dengan terorisme.
"Saya mungkin nanti akan lebih banyak turun ke Poso," tutupnya.
PILIHAN:
DPR Akan Konfrontir Jampidsus dan Dirjen Pajak Soal Mobile 8
Gratifikasi dan Modus Sakit Politikus Golkar Berujung Jeruji
Tito Karnavian mengatakan, dia setuju dan mendukung wacana revisi Undang-undang Terorisme Nomor 15 Tahun 2003 itu. Saat dia menduduki jabatan sebagai Kepala BNPT nanti, aturan deradikalisasi harus masuk dalam wacana revisi Undang-undang Terorisme.
"Saya pernah jadi deputi dua tahun. Saya harus ada konsep deradikalisasi. Saya sudah punya konsep mengenai itu," ujarnya pada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (15/3/2016).
Menurutnya, penanganan teroris harus dibarengi dengan pencegahan. Langkah deradikalisasi, kata dia, memiliki andil dalam menekan perkembangan teroris yang ada di Indonesia.
Selain itu, dia pun ingin konsep rehabilitasi juga masuk ke dalam wacana revisi Undang-undang Teroris. Sebab, akar perkembangan teroris umumnya dilatari dengan masalah ideologi yang berbuntut pada paham radikal.
"Ya ibarat penyakit menular, artinya kegiatan-kegiatan pencegahan harus dikenal dalam UU itu. Jadi, pasal preventif dan rehabilitasi harus masuk," pungkasnya.
Selain itu, tambah Tito, pihaknya pun akan fokus pula menangani masalah terorisme yang ada di Poso. Dia pun optimis dapat menjalankan tugasnya sebagai Kepala BNPT lantaran bukan hal baru baginya. Dia mengaku sudah sejak tahun 1999 berurusan dengan terorisme.
"Saya mungkin nanti akan lebih banyak turun ke Poso," tutupnya.
PILIHAN:
DPR Akan Konfrontir Jampidsus dan Dirjen Pajak Soal Mobile 8
Gratifikasi dan Modus Sakit Politikus Golkar Berujung Jeruji
(kri)
