Menteri Kabinet Kerja Gaduh, Ketegasan Jokowi Dipertanyakan
Minggu, 06 Maret 2016 - 07:16 WIB
Menteri Kabinet Kerja Gaduh, Ketegasan Jokowi Dipertanyakan
A
A
A
JAKARTA - Berulangnya kegaduhan antar menteri Kabinet Kerja yang terjadi di hadapan publik dinilai bentuk ketidaktegasan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden. Sebagai pemimpin tertinggi, Jokowi harusnya bisa mengatur bawahannya.
"Kalau anak buah ribut bisa jadi yang salah bukan sepenuhnya anak buah, tapi mungkin juga si pemimpin yang kurang bisa menunjukkan ketegasan dan memberi arahan yang tepat," ujar Pengamat Politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Idil Akbar kepada Sindonews, Minggu (6/3/2016).
Menurut dia, antar menteri yang ribut hanya bisa diatasi jika Presiden Jokowi bisa menunjukkan kepemimpinan yang tegas, proaktif dan progresif. Apakah para menteri punya independensi dalam bekerja, tanpa berkoordinasi dan tanpa sepengetahuan presiden?
"Artinya, Presiden Jokowi bisa memberi arahan konkrit guna mensinergikan peran dari masing-masing kementerian, tugas dan fungsi serta solusi," ucap dia.
Kata Idil, terhadap menteri yang suka ribut tinggal dipanggil dan tegaskan kembali visi dan misi pemerintahan sekarang. Jika mereka tetap tak mampu memenuhi ekspektasi itu tinggal diganti saja.
"Bukankah presiden punya hak preogratif? Karenanya, menteri yang membuat gaduh hanya akan memberi efek negatif bagi pemerintah. Ini bukan cerminan bahwa 'ribut' menandakan para menteri bekerja, tidak begitu," tandasnya.
Akan tetapi, menteri yang kerap membuat keributan hanya akan membuat pemerintahan berjalan tidak efektif. Di samping itu, publik juga akan menilai bahwa pemerintah hanya sibuk mengurusi masalah internal ketimbang menyelesaikan masalah Indonesia.
PILIHAN:
Para Caketum Golkar Ditantang Adu Gagasan dalam Debat Publik
Hasto: PDIP Yakini Nilai Satyam Eva Jayate
"Kalau anak buah ribut bisa jadi yang salah bukan sepenuhnya anak buah, tapi mungkin juga si pemimpin yang kurang bisa menunjukkan ketegasan dan memberi arahan yang tepat," ujar Pengamat Politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Idil Akbar kepada Sindonews, Minggu (6/3/2016).
Menurut dia, antar menteri yang ribut hanya bisa diatasi jika Presiden Jokowi bisa menunjukkan kepemimpinan yang tegas, proaktif dan progresif. Apakah para menteri punya independensi dalam bekerja, tanpa berkoordinasi dan tanpa sepengetahuan presiden?
"Artinya, Presiden Jokowi bisa memberi arahan konkrit guna mensinergikan peran dari masing-masing kementerian, tugas dan fungsi serta solusi," ucap dia.
Kata Idil, terhadap menteri yang suka ribut tinggal dipanggil dan tegaskan kembali visi dan misi pemerintahan sekarang. Jika mereka tetap tak mampu memenuhi ekspektasi itu tinggal diganti saja.
"Bukankah presiden punya hak preogratif? Karenanya, menteri yang membuat gaduh hanya akan memberi efek negatif bagi pemerintah. Ini bukan cerminan bahwa 'ribut' menandakan para menteri bekerja, tidak begitu," tandasnya.
Akan tetapi, menteri yang kerap membuat keributan hanya akan membuat pemerintahan berjalan tidak efektif. Di samping itu, publik juga akan menilai bahwa pemerintah hanya sibuk mengurusi masalah internal ketimbang menyelesaikan masalah Indonesia.
PILIHAN:
Para Caketum Golkar Ditantang Adu Gagasan dalam Debat Publik
Hasto: PDIP Yakini Nilai Satyam Eva Jayate
(kri)
