Putusan MA Soal Golkar Tampar Wajah Menkumham

JAKARTA - Putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak permohonan kasasi Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Jakarta kepemimpinan Agung Laksono dinilai sebagai indikasi kentalnya intervensi politik terhadap kisruh internal partai berlambang pohon beringin tersebut.

Pengamat politik dari Indo Strategi, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, putusan MA yang memenangkan Munas Bali menunjukkan bahwa Aburizal Bakrie atau biasa disapa Ical sah menjadi Ketua Umum Partai Golkar tanpa harus melaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

"Ini akibat hukum diintervensi politik. Hukum tidak boleh ditaklukkan oleh politik," kata Pangi kepada Sindonews, Rabu (2/3/2016).

Maka itu, kata dia, nasib Partai Golkar ke depan berada di tangan Ical dan Agung Laksono yang sepakat melaksanakan Munas pada April 2016 mendatang.

Namun, baginya, putusan MA yang mengesahkan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Bali secara tidak langsung telah menampar wajah Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly yang pernah mengesahkan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Jakarta karena mendukung pemerintah.

"Semakin sulit melihat penegakan hukum di negeri ini. Hukum diobok-obok dan dimain-mainkan oleh Kemenkumham demi kekuasaan," ucapnya.

Baca: Imbas Putusan MA, Panitia Munas Golkar Disarankan Kubu Bali.