Selesaikan Konflik PPP, SDA Usulkan Pembentukan Majelis Islah
Jum'at, 26 Februari 2016 - 00:38 WIB
Selesaikan Konflik PPP, SDA Usulkan Pembentukan Majelis Islah
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Bandung Suryadharma Ali (SDA) mengusulkan pembentukan Majelis Islah untuk mengakhiri kisruh di partai Kakbah.
Melalui secarik surat, SDA meminta kepada kedua kubu yang bertikai (Muktamar Jakarta maupun Surabaya) sama-sama mengajukan lima kadernya di Majelis Islah untuk berembuk mencari solusi perdamaian.
"Intinya SDA menginginkan duduk bersama. Apapun hasil Mukernas, nanti kita bicarakan. Yang penting duduk bersama jangan sendiri-sendiri," ujar Wakil Ketua Umum PPP hasil Muktamar Bandung Epyardi Asda di Hotel Mercure, Jakarta, Kamis (25/2/2016).
Majelis Islah sendiri, menurut Epyardi sebagai jawaban dari buntunya jalan islah yang telah diupayakan selama ini. Terlebih ada momentum dimana kepengurusan PPP hasil Muktamar Bandung telah dihidupkan kembali oleh pemerintah.
"Jangan ada kepentingan pribadi lagi, yang ada kepentingan PPP ke depan. Sebab kalau masih jalan sendiri-sendiri pasti akan pecah lagi," ucapnya.
Lebih jauh, Epyardi mengingatkan, apabila usulan Majelis Islah ini tidak terlaksana, besar kemungkinan perpecahan di tubuh PPP akan semakin panjang.
"Kalau ini tidak diteruskan bakal ada dua yang menggugat (hasil muktamar) yakni SDA dan Djan Faridz. Kenapa Djan? Karena beliau adalah kepengurusan yang sah berdasarkan putusan MA. Sementara SDA adalah ketua umum Muktamar Bandung yang diakui pemerintah," pungkasnya.
PILIHAN:
Pangkostrad Janji Singkirkan Narkoba dari Kesatuannya
PPP Pasrahkan Nasib Anak Eks Wapres ke MKD
Melalui secarik surat, SDA meminta kepada kedua kubu yang bertikai (Muktamar Jakarta maupun Surabaya) sama-sama mengajukan lima kadernya di Majelis Islah untuk berembuk mencari solusi perdamaian.
"Intinya SDA menginginkan duduk bersama. Apapun hasil Mukernas, nanti kita bicarakan. Yang penting duduk bersama jangan sendiri-sendiri," ujar Wakil Ketua Umum PPP hasil Muktamar Bandung Epyardi Asda di Hotel Mercure, Jakarta, Kamis (25/2/2016).
Majelis Islah sendiri, menurut Epyardi sebagai jawaban dari buntunya jalan islah yang telah diupayakan selama ini. Terlebih ada momentum dimana kepengurusan PPP hasil Muktamar Bandung telah dihidupkan kembali oleh pemerintah.
"Jangan ada kepentingan pribadi lagi, yang ada kepentingan PPP ke depan. Sebab kalau masih jalan sendiri-sendiri pasti akan pecah lagi," ucapnya.
Lebih jauh, Epyardi mengingatkan, apabila usulan Majelis Islah ini tidak terlaksana, besar kemungkinan perpecahan di tubuh PPP akan semakin panjang.
"Kalau ini tidak diteruskan bakal ada dua yang menggugat (hasil muktamar) yakni SDA dan Djan Faridz. Kenapa Djan? Karena beliau adalah kepengurusan yang sah berdasarkan putusan MA. Sementara SDA adalah ketua umum Muktamar Bandung yang diakui pemerintah," pungkasnya.
PILIHAN:
Pangkostrad Janji Singkirkan Narkoba dari Kesatuannya
PPP Pasrahkan Nasib Anak Eks Wapres ke MKD
(kri)
