Kepala Daerah Baru Diharapkan Pangkas Panjangnya Alur Birokrasi

JAKARTA - Panjangnya alur birokrasi dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dipandang sebagai penghambat penyerapan anggaran. Hambatan tersebut harusnya dapat disingkirkan oleh para kepala daerah baru.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno mengatakan, pengelolaan anggaran daerah adalah aspek efektifitas dan efisien sangat penting. Jangan sampai, kata dia, anggaran tersebut digunakan untuk membiayai suatu yang manfaatnya tidak berdampak langsung kepada masyarakat luas.

"Harus fokus pada program peningkatan kesejahteraan rakyat. Misalnya untuk membangun akses jalan, jembatan, infrastruktur lain, pendidikan, penunjang ekonomi, dan sosial," ujar Eddy, Rabu (17/2/2016).

Dia mengingatkan, pembangunan yang dilakukan harus mempertimbangkan keunikan dan potensi daerah masing-masing. Maka itu, dia menyarankan, kepala daerah harus segera melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan di daerah. "Harus disamakan visinya. Pilkada sudah selesai, saatnya membangun bersama dan kembali menjalin silaturahmi," jelasnya.

Baca: Jokowi Lantik Tujuh Gubernur dan Wakil Gubernur di Istana.