Kepala Daerah Baru Diharapkan Pangkas Panjangnya Alur Birokrasi

Rabu, 17 Februari 2016 - 17:57 WIB
Kepala Daerah Baru Diharapkan...
Kepala Daerah Baru Diharapkan Pangkas Panjangnya Alur Birokrasi
A A A
JAKARTA - Panjangnya alur birokrasi dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dipandang sebagai penghambat penyerapan anggaran. Hambatan tersebut harusnya dapat disingkirkan oleh para kepala daerah baru.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno mengatakan, pengelolaan anggaran daerah adalah aspek efektifitas dan efisien sangat penting. Jangan sampai, kata dia, anggaran tersebut digunakan untuk membiayai suatu yang manfaatnya tidak berdampak langsung kepada masyarakat luas.

"Harus fokus pada program peningkatan kesejahteraan rakyat. Misalnya untuk membangun akses jalan, jembatan, infrastruktur lain, pendidikan, penunjang ekonomi, dan sosial," ujar Eddy, Rabu (17/2/2016).

Dia mengingatkan, pembangunan yang dilakukan harus mempertimbangkan keunikan dan potensi daerah masing-masing. Maka itu, dia menyarankan, kepala daerah harus segera melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan di daerah. "Harus disamakan visinya. Pilkada sudah selesai, saatnya membangun bersama dan kembali menjalin silaturahmi," jelasnya.

Baca: Jokowi Lantik Tujuh Gubernur dan Wakil Gubernur di Istana.
(kur)
Berita Terkait
Kemendagri Kawal Pembentukan...
Kemendagri Kawal Pembentukan 3 Provinsi Baru di Papua
Daya Saing Award, Upaya...
Daya Saing Award, Upaya Majukan Potensi di Daerah
Permintaan Pemuda Adat...
Permintaan Pemuda Adat Papua agar Pemerintah Percepat Pemekaran Didukung
DOB Dianggap Beri Dampak...
DOB Dianggap Beri Dampak Positif bagi Kesejahteraan Masyarakat Papua
Pembangunan Aceh Harus...
Pembangunan Aceh Harus Bersinergi dan Sinkron Antara Pusat dan Daerah
Catatan Satu Tahun BP3OKP
Catatan Satu Tahun BP3OKP
Berita Terkini
Luhut: Bansos ke Depan...
Luhut: Bansos ke Depan Tak Lagi Barang, Diberi Cash Transfer Rp5,4 Juta per Orang
Konstruksi Perkara Suap...
Konstruksi Perkara Suap Bupati Muara Enim, KPK: Ada Uang Rp500 Juta untuk Jaga Hubungan Baik
RDP di Komisi II, Dirjen...
RDP di Komisi II, Dirjen Bina Adwil Kemendagri Ungkap 5 Kunci Penataan Lahan Pasuruan
Polemik Voters Munas...
Polemik Voters Munas HIPMI Mengemuka: BPD DOB Pertanyakan Dasar Pengurangan Hak Suara
Geledah Kantor Wika,...
Geledah Kantor Wika, Kortas Tipikor Polri Sita Dokumen hingga Barbuk Elektronik
Ajukan JC di Kasus Korupsi...
Ajukan JC di Kasus Korupsi MBG, Eks Waka BGN Sony Sonjaya Sebut 26 Nama di BAP
Infografis
Profil Nanik S Deyang,...
Profil Nanik S Deyang, Kepala BGN Pengganti Dadan Hindayana
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved