Berbahaya, Jaksa Agung dari Parpol
Minggu, 14 Februari 2016 - 18:22 WIB
Berbahaya, Jaksa Agung dari Parpol
A
A
A
JAKARTA - Perombakan atau reshuffle kabinet dinilai sudah menjadi keharusan untuk memperbaiki kinerja Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Reshuffle kabinet dianggap sebagai upaya untuk memperbaiki berbagai persoalan, termasuk dalam bidang penegakan hukum.
Ketua Umum Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai Presiden Jokowi harus mengevaluasi posisi Jaksa Agung HM Prasetyo yang berasal dari partai politik.
Seperti diketahui, sebelum menjabat Jaksa Agung, HM Prasetyo adalah kader partai Nasional Demokrat (Nasdem). Neta menegaskan Jaksa Agung adalah penegak hukum yang harus bekerja secara profesional.
"Tapi yang terjadi kemudian adalah jaksa agung ini kan dengan latar belakang politik, sehingga kinerjanya selalu berorientasi kepada kepentingan politik, kepentingan politik pencitraan dia maupun partainya," kata Neta di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (14/2/2016).
Menurut dia, hal demikian akan sangat berbahaya bagi penegakan hukum. "Saya kira Jaksa Agung itu jangan dipegang orang partai politik lagi," pungkas Neta.
Dia berpendapat, reshuffle atau perombakan kabinet jilid II sesuatu yang mendesak, terutama pada bidang hukum yang dianggapnya masih kacau, mafia kasus masih merajalela, korupsi masih terjadi, profesionalisne kinerja hukum masih lemah. (rico)
PILIHAN:
Tangkap Tangan Pejabat MA Terkait Suap Penanganan Perkara Kasasi
Reshuffle kabinet dianggap sebagai upaya untuk memperbaiki berbagai persoalan, termasuk dalam bidang penegakan hukum.
Ketua Umum Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menilai Presiden Jokowi harus mengevaluasi posisi Jaksa Agung HM Prasetyo yang berasal dari partai politik.
Seperti diketahui, sebelum menjabat Jaksa Agung, HM Prasetyo adalah kader partai Nasional Demokrat (Nasdem). Neta menegaskan Jaksa Agung adalah penegak hukum yang harus bekerja secara profesional.
"Tapi yang terjadi kemudian adalah jaksa agung ini kan dengan latar belakang politik, sehingga kinerjanya selalu berorientasi kepada kepentingan politik, kepentingan politik pencitraan dia maupun partainya," kata Neta di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (14/2/2016).
Menurut dia, hal demikian akan sangat berbahaya bagi penegakan hukum. "Saya kira Jaksa Agung itu jangan dipegang orang partai politik lagi," pungkas Neta.
Dia berpendapat, reshuffle atau perombakan kabinet jilid II sesuatu yang mendesak, terutama pada bidang hukum yang dianggapnya masih kacau, mafia kasus masih merajalela, korupsi masih terjadi, profesionalisne kinerja hukum masih lemah. (rico)
PILIHAN:
Tangkap Tangan Pejabat MA Terkait Suap Penanganan Perkara Kasasi
(dam)
