Politikus PAN Minta Jokowi Jelaskan Soal Freepot
Jum'at, 12 Februari 2016 - 15:29 WIB
Politikus PAN Minta Jokowi Jelaskan Soal Freepot
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta menjelaskan secara gamblang kebijakan perpanjangan kontrak PT Freeport melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) Teguh Juwarno menilai kebijakan tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan Minerba, bahwa konsentrat harus dilakukan pemurnian terlebih dahulu.
"Ini yang saya kira harus dijelaskan pemerintah, dan teman-teman di parlemen harus mendorong meminta penjelasan itu, apakah dengan (instrumen) Pansus atau menggunakan hak bertanya. Ranah itu harus dilakukan, karena ini satu hal yang menjadi sorotan publik,” ujar Teguh, Jakarta, Jumat (12/2/2016).
Politikus Senayan dari daerah pemilihan Jawa Tengah IX itu berharap izin perpanjangan yang diberikan harus didasari perhitungan dampak ke depan menyangkut stabilitas ekonomi nasional.
“Kami berperasangka baik, bahwa presiden punya hitungan-hitungan, kalau tidak diberikan izin akan berdampak pada penutupan usaha, PHK besar-besaran atau berkurangnya pendapatan negara dan sebagainya,” ucapnya.
Baca: DPR Rumuskan Kerangka Kerja Panja Freeport.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) Teguh Juwarno menilai kebijakan tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan Minerba, bahwa konsentrat harus dilakukan pemurnian terlebih dahulu.
"Ini yang saya kira harus dijelaskan pemerintah, dan teman-teman di parlemen harus mendorong meminta penjelasan itu, apakah dengan (instrumen) Pansus atau menggunakan hak bertanya. Ranah itu harus dilakukan, karena ini satu hal yang menjadi sorotan publik,” ujar Teguh, Jakarta, Jumat (12/2/2016).
Politikus Senayan dari daerah pemilihan Jawa Tengah IX itu berharap izin perpanjangan yang diberikan harus didasari perhitungan dampak ke depan menyangkut stabilitas ekonomi nasional.
“Kami berperasangka baik, bahwa presiden punya hitungan-hitungan, kalau tidak diberikan izin akan berdampak pada penutupan usaha, PHK besar-besaran atau berkurangnya pendapatan negara dan sebagainya,” ucapnya.
Baca: DPR Rumuskan Kerangka Kerja Panja Freeport.
(kur)
