Ruhut Ajak Masyarakat Kumandangkan #SaveKPK
Kamis, 11 Februari 2016 - 22:19 WIB
Ruhut Ajak Masyarakat Kumandangkan #SaveKPK
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, Ruhut Sitompul mengatakan bahwa revisi Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan hal yang sensitif.
"Jadi, kami Fraksi Partai Demokrat kepanjangan DPP, apa yang disampaikan Bapak SBY itu yang akan kami lakukan. Terlalu sensitif kalau sekarang bicara revisi UU KPK," ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/2/2016).
Menurut politikus Demokrat ini, DPR jangan terlalu terburu-buru dalam menantikan hasil yang tidak maksimal. Justru sebaliknya, dia berharap revisi UU KPK bisa menguatkan lembaga antikorupsi.
"Kami tidak mau terburu-buru ya, mana hasilnya nanti tidak maksimal. Revisi itu untuk perkuat KPK kami dukung, ya kalau perlemah jangan," katanya.
Karena itu, dirinya mendorong setiap pihak mengumandangkan #SaveKPK. "Tadi Pak Ibas minta dari Komisi III dan Baleg coba diberi pointers kalau memang harus ada revisi. Kami juga tidak seperti partai lain, kami tahu ada 10 fraksi, yang menolak kan dua, tapi kalau memang tetap coba bikin kajiannya. Tetapi sesuai dengan arahan ketua umum," ungkapnya
PILIHAN:
Duet KPK-Kejagung Berhasil Tangkap Buronan Kejati Kalteng
TNI Disarankan Audit Kesiapan Alutsista Secara Menyeluruh
"Jadi, kami Fraksi Partai Demokrat kepanjangan DPP, apa yang disampaikan Bapak SBY itu yang akan kami lakukan. Terlalu sensitif kalau sekarang bicara revisi UU KPK," ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/2/2016).
Menurut politikus Demokrat ini, DPR jangan terlalu terburu-buru dalam menantikan hasil yang tidak maksimal. Justru sebaliknya, dia berharap revisi UU KPK bisa menguatkan lembaga antikorupsi.
"Kami tidak mau terburu-buru ya, mana hasilnya nanti tidak maksimal. Revisi itu untuk perkuat KPK kami dukung, ya kalau perlemah jangan," katanya.
Karena itu, dirinya mendorong setiap pihak mengumandangkan #SaveKPK. "Tadi Pak Ibas minta dari Komisi III dan Baleg coba diberi pointers kalau memang harus ada revisi. Kami juga tidak seperti partai lain, kami tahu ada 10 fraksi, yang menolak kan dua, tapi kalau memang tetap coba bikin kajiannya. Tetapi sesuai dengan arahan ketua umum," ungkapnya
PILIHAN:
Duet KPK-Kejagung Berhasil Tangkap Buronan Kejati Kalteng
TNI Disarankan Audit Kesiapan Alutsista Secara Menyeluruh
(kri)
