Forum Pemred: Pewarta Tak Lagi Sekadar Konfirmasi, tapi Verifikasi
Senin, 08 Februari 2016 - 13:10 WIB
Forum Pemred: Pewarta Tak Lagi Sekadar Konfirmasi, tapi Verifikasi
A
A
A
JAKARTA - Forum Pemimpin Redaksi mendukung sepenuhnya peringatan Hari Pers Nasional 2016 pada 9 Februari 2016 yang mengangkat tema Merdeka Mendorong Poros Maritim dan Pariwisata Nusantara.
Forum Pemred juga ingin menyampaikan apresiasi sebesarnya kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat yang menjadi tuan rumah dan ikut menyemarakkan rangkaian kegiatan Hari Pers tahun ini.
Melalui siaran pers yang dikirim kepada Sindonews Senin (8/2/2016), Forum Pemred menyatakan sesungguhnya pers Indonesia merupakan bagian dari bangsa.
Pers adalah cerminan dari komunitas, dan tidak akan berarti tanpa kepercayaan dari masyarakat.
Menurut Forum Pemred, dinamika yang tersinergi antara komponen pers, kelompok masyarakat dan berbagai instansi dalam penyelenggaraan Hari Pers di Mataram dapat menjadi acuan akan kolaborasi yang langgeng dalam kemajuan bernegara.
"Kerja sama yang terjalin ini menyiratkan pentingnya setiap elemen bangsa untuk memahami, menghormati serta mengamalkan peran masing-masing dalam kehidupan berbangsa."
Masyarakat hendaknya paham kedudukan pers dalam mendidik dan menyemarakkan berbagai aspek kehidupan.
"Pemerintah pun harus sadar bahwa tanpa pers yang independen, demokrasi di Indonesia akan semu, pincang dan condong menjadi otoriter," tulis siaran pers Forum Pemred.
Pada era digital yang deras dengan arus informasi yang beragam, peran pers yang bertanggung jawab kian menjadi sorotan, bahkan dibutuhkan.
Menurut Forum Pemred, para profesional di bidang pers dituntut menjunjung profesionalisme yang lebih tinggi, etika yang lebih luhur dan kemampuan jurnalistik yang kian mumpuni.
Pewarta tidak memiliki monopoli terhadap kebenaran hanya karena bermodalkan kartu pers. Pada akhirnya masyarakat Indonesia yang kian melek peran pers akan menilai sendiri kualitas dan keabsahan produk jurnalistik yang dihasilkan.
Forum Pemred yakin perangkat dan standar yang kini menjadi acuan, yakni kode etik pers, standar praktek jurnalistik, Undang-undang Pers, lembaga Dewan Pers, serta berbagai institusi pendidikan jurnalistik cukup menjadi landasan untuk berkembangnya profesionalisme dalam industri pers.
Penghayatan dan pengamalan terhadap kode etik dan standar praktik pers menjadi acuan profesionalisme seorang wartawan.
Namun seiring dengan perkembangan zaman, Forum Pemred mengajak seluruh insan pers Indonesia tidak saja menjaga profesionalisme tapi juga meningkatkan jati diri sebagai pewarta Indonesia.
"Tidak cukup lagi seorang pewarta berdalih dalam cover both sides dengan mendapatkan kutipan dan informasi guna penegasan, pengesahan atau pembenaran suatu berita. Kini setiap produk jurnalistik hendaknya melalui proses yang lebih dalam, dengan pemeriksaan tentang kebenaran laporan dan pernyataan sebelum disampaikan ke publik," tulis Forum Pemred.
Forum Pemred mendorong pewarta Indonesia dalam menjalankan tugasnya dari sekadar konfirmasi menjadi verifikasi.
Pewarta Indonesia juga diharapkan dapat menghadirkan berita yang mendorong adanya pemahaman masyarakat yang lebih konstruktif serta dapat mengambil pembelajaran dari suatu berita.
"Hanya dengan cara inilah pers Indonesia yang selalu mengawal bangsa dalam setiap liku kehidupannya akan tetap relevan dan menjaga kepercayaan (publik) yang menjadi syarat mutlak dalam eksistensinya," demikian pernyataan Forum Pemred.
PILIHAN:
Pengamat: Jaksa Tak Boleh Giring Opini Publik
Forum Pemred juga ingin menyampaikan apresiasi sebesarnya kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat yang menjadi tuan rumah dan ikut menyemarakkan rangkaian kegiatan Hari Pers tahun ini.
Melalui siaran pers yang dikirim kepada Sindonews Senin (8/2/2016), Forum Pemred menyatakan sesungguhnya pers Indonesia merupakan bagian dari bangsa.
Pers adalah cerminan dari komunitas, dan tidak akan berarti tanpa kepercayaan dari masyarakat.
Menurut Forum Pemred, dinamika yang tersinergi antara komponen pers, kelompok masyarakat dan berbagai instansi dalam penyelenggaraan Hari Pers di Mataram dapat menjadi acuan akan kolaborasi yang langgeng dalam kemajuan bernegara.
"Kerja sama yang terjalin ini menyiratkan pentingnya setiap elemen bangsa untuk memahami, menghormati serta mengamalkan peran masing-masing dalam kehidupan berbangsa."
Masyarakat hendaknya paham kedudukan pers dalam mendidik dan menyemarakkan berbagai aspek kehidupan.
"Pemerintah pun harus sadar bahwa tanpa pers yang independen, demokrasi di Indonesia akan semu, pincang dan condong menjadi otoriter," tulis siaran pers Forum Pemred.
Pada era digital yang deras dengan arus informasi yang beragam, peran pers yang bertanggung jawab kian menjadi sorotan, bahkan dibutuhkan.
Menurut Forum Pemred, para profesional di bidang pers dituntut menjunjung profesionalisme yang lebih tinggi, etika yang lebih luhur dan kemampuan jurnalistik yang kian mumpuni.
Pewarta tidak memiliki monopoli terhadap kebenaran hanya karena bermodalkan kartu pers. Pada akhirnya masyarakat Indonesia yang kian melek peran pers akan menilai sendiri kualitas dan keabsahan produk jurnalistik yang dihasilkan.
Forum Pemred yakin perangkat dan standar yang kini menjadi acuan, yakni kode etik pers, standar praktek jurnalistik, Undang-undang Pers, lembaga Dewan Pers, serta berbagai institusi pendidikan jurnalistik cukup menjadi landasan untuk berkembangnya profesionalisme dalam industri pers.
Penghayatan dan pengamalan terhadap kode etik dan standar praktik pers menjadi acuan profesionalisme seorang wartawan.
Namun seiring dengan perkembangan zaman, Forum Pemred mengajak seluruh insan pers Indonesia tidak saja menjaga profesionalisme tapi juga meningkatkan jati diri sebagai pewarta Indonesia.
"Tidak cukup lagi seorang pewarta berdalih dalam cover both sides dengan mendapatkan kutipan dan informasi guna penegasan, pengesahan atau pembenaran suatu berita. Kini setiap produk jurnalistik hendaknya melalui proses yang lebih dalam, dengan pemeriksaan tentang kebenaran laporan dan pernyataan sebelum disampaikan ke publik," tulis Forum Pemred.
Forum Pemred mendorong pewarta Indonesia dalam menjalankan tugasnya dari sekadar konfirmasi menjadi verifikasi.
Pewarta Indonesia juga diharapkan dapat menghadirkan berita yang mendorong adanya pemahaman masyarakat yang lebih konstruktif serta dapat mengambil pembelajaran dari suatu berita.
"Hanya dengan cara inilah pers Indonesia yang selalu mengawal bangsa dalam setiap liku kehidupannya akan tetap relevan dan menjaga kepercayaan (publik) yang menjadi syarat mutlak dalam eksistensinya," demikian pernyataan Forum Pemred.
PILIHAN:
Pengamat: Jaksa Tak Boleh Giring Opini Publik
(dam)
