10 Fraksi DPR Sepakat Pengurangan Reses & Larangan Kunker
Senin, 18 Januari 2016 - 21:55 WIB
10 Fraksi DPR Sepakat Pengurangan Reses & Larangan Kunker
A
A
A
JAKARTA - 10 fraksi di DPR bersepakat untuk DPR melakukan pengurangan masa reses dan juga pelarangan kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri. Hal ini dimaksudkan agar DPR dapat menggenjot kinerja legislasi yang jauh dari target pada tahun 2015 lalu.
"Pemimpin DPR dan pemimpin fraksi bersepakat untuk mengurangi waktu masa reses dari sebulan jadi maksimal dua minggu," ujar Ketua DPR Ade Komarudin dalam konferensi pers yang digelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/1/2016).
Selain itu, lanjut Ade, pemimpin DPR dan pemimpin fraksi juga membahas tentang studi banding dan kunker dari panitia khusus (pansus) ke luar negeri. Pemimpin dewan dan fraksi serta keseketjenan bersepakat bahwa tidak ada lagi kunker ke luar negeri yang berhubungan dengan pansus yang dibuat DPR.
"Jadi, Pansus DPR tidak boleh lagi keluar negeri," imbuhnya.
Menurut wakil ketua umum DPP Partai Golkar hasil Munas Bali, kesepakatan ini diambil dari rapat pimpinan pada jam siang siang tadi. Rapat terdiri atas pemimpin dewan beserta seluruh ketua dan sekretaris fraksi dari 10 fraksi.
"Kami mengadakan pertemun dan menghasilkan kesimpulan dari pertemuan tersebut," tandasnya.
Kemudian, Sekretaris Fraksi Partai Hanura di DPR Dadang Rusdiana mengakui bahwa rapim tersebut agenda utamanya adalah untuk bagaimana DPR menjadi lebih produktif. Pihaknya memandang baik adanya pengurangan masa reses dan pengurangan kunjungan pansus DPR ke luar negeri.
"Agenda utamanya pembahasan UU meningkatkan produktivas," tandasnya.
PILIHAN:
Telat Tujuh Menit, Pemohon dari Gresik Dicoret
Hindari Perekrutan di Lapas, Napi Teroris Bakal Dipisah
"Pemimpin DPR dan pemimpin fraksi bersepakat untuk mengurangi waktu masa reses dari sebulan jadi maksimal dua minggu," ujar Ketua DPR Ade Komarudin dalam konferensi pers yang digelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/1/2016).
Selain itu, lanjut Ade, pemimpin DPR dan pemimpin fraksi juga membahas tentang studi banding dan kunker dari panitia khusus (pansus) ke luar negeri. Pemimpin dewan dan fraksi serta keseketjenan bersepakat bahwa tidak ada lagi kunker ke luar negeri yang berhubungan dengan pansus yang dibuat DPR.
"Jadi, Pansus DPR tidak boleh lagi keluar negeri," imbuhnya.
Menurut wakil ketua umum DPP Partai Golkar hasil Munas Bali, kesepakatan ini diambil dari rapat pimpinan pada jam siang siang tadi. Rapat terdiri atas pemimpin dewan beserta seluruh ketua dan sekretaris fraksi dari 10 fraksi.
"Kami mengadakan pertemun dan menghasilkan kesimpulan dari pertemuan tersebut," tandasnya.
Kemudian, Sekretaris Fraksi Partai Hanura di DPR Dadang Rusdiana mengakui bahwa rapim tersebut agenda utamanya adalah untuk bagaimana DPR menjadi lebih produktif. Pihaknya memandang baik adanya pengurangan masa reses dan pengurangan kunjungan pansus DPR ke luar negeri.
"Agenda utamanya pembahasan UU meningkatkan produktivas," tandasnya.
PILIHAN:
Telat Tujuh Menit, Pemohon dari Gresik Dicoret
Hindari Perekrutan di Lapas, Napi Teroris Bakal Dipisah
(kri)
