Ketua DPR Akan Bertemu Jokowi Bahas Revisi UU Terorisme
Senin, 18 Januari 2016 - 18:54 WIB
Ketua DPR Akan Bertemu Jokowi Bahas Revisi UU Terorisme
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah pemimpin lembaga negara diundang bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara. Pertemuan yang akan dilakukan esok hari itu, akan membahas sejumlah isu terkait teror bom di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, pekan lalu.
Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan, dirinya termasuk salah satu pemimpin lembaga negara yang akan memenuhi undangan Jokowi. Diakuinya, wacana revisi UU Terorisme adalah salah satu agenda yang dibahas.
"Tadi malam saya dapat informasi besok kami diundang pukul 10.00 WIB untuk melakukan semacam pertemuan, dan saya dengar salah satu agendanya soal itu (revisi UU Terorisme)," ujar Ade di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (18/1/2016).
Ade menilai, UU Terorisme perlu direvisi agar penanganan tindak pidana terorisme bisa lebih cepat. Namun demikian, Ade menyebut revisi di DPR akan memakan waktu, sementara perbaikan UU Terorisme dibutuhkan segera.
"Kalau revisi di tengah-tengah kegentingan yang memaksa seperti sekarang melalui proses normal, saya yakin perlu waktu lama. Karena itu akan lebih tepat Perppu," jelas Ade.
Politikus Golkar itu memastikan DPR akan mengomunikasikan Perppu itu kepada seluruh fraksi agar diterima menjadi UU. "Saya akan sampaikan kepada presiden lebih baik Perppu dan saya akan follow up di parlemen karena Perppu perlu disetujui dan tidak," ucap Ade.
PILIHAN:
KPK Siap Tanggapi Gugatan RJ Lino Besok
Aziz: Tugas Muladi Selesai, Ketua MPG Saya yang Jabat
Ketua DPR Ade Komarudin mengatakan, dirinya termasuk salah satu pemimpin lembaga negara yang akan memenuhi undangan Jokowi. Diakuinya, wacana revisi UU Terorisme adalah salah satu agenda yang dibahas.
"Tadi malam saya dapat informasi besok kami diundang pukul 10.00 WIB untuk melakukan semacam pertemuan, dan saya dengar salah satu agendanya soal itu (revisi UU Terorisme)," ujar Ade di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (18/1/2016).
Ade menilai, UU Terorisme perlu direvisi agar penanganan tindak pidana terorisme bisa lebih cepat. Namun demikian, Ade menyebut revisi di DPR akan memakan waktu, sementara perbaikan UU Terorisme dibutuhkan segera.
"Kalau revisi di tengah-tengah kegentingan yang memaksa seperti sekarang melalui proses normal, saya yakin perlu waktu lama. Karena itu akan lebih tepat Perppu," jelas Ade.
Politikus Golkar itu memastikan DPR akan mengomunikasikan Perppu itu kepada seluruh fraksi agar diterima menjadi UU. "Saya akan sampaikan kepada presiden lebih baik Perppu dan saya akan follow up di parlemen karena Perppu perlu disetujui dan tidak," ucap Ade.
PILIHAN:
KPK Siap Tanggapi Gugatan RJ Lino Besok
Aziz: Tugas Muladi Selesai, Ketua MPG Saya yang Jabat
(kri)
