Parlemen Belum Optimal Jalankan Fungsi Sebagai Agen Diplomasi

BANDUNG - DPR RI dinilai belum optimal menjalankan fungsi sebagai agen diplomasi, terutama kaitannya dalam sinergitas di antara legislatif dengan eksekutif. Akibatnya kebijakan luar negeri Indonesia kurang efektif saat dihadapkan pada isu-isu global seperti terorisme, khususnya di lembaga antarparlemen dunia.

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi 1 DPR RI, Evita Nursanty dalam sidang promosi doktor Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran, Jalan Dipati Ukur, Kota Bandung, Jumat (15/1/2016).

Dalam disertasi berjudul ‘Diplomasi DPR RI di Forum Inter Parlieamentary Union Dalam Penanggulangan Terorisme Internasional Indonesia’, Evita menggambarkan peran parlemen dalam menjalankan fungsi diplomasi secara internasional.

Apalagi sekarang setiap anggota DPR memiliki paspor diplomatik yang memungkinkan barisan wakil rakyat ini memfasilitasi tugas dan misi diplomatik para anggota dewan.

Evita menuturkan, saat ini ada indikasi jika DPR RI belum banyak dilibatkan dalam perumusan politik luar negeri.

Padahal, DPR RI memiliki kepentingan menyuarakan harapan dan aspirasi rakyat dalam penyusunan kebijakan luar negeri. Diplomasi sejatinya jadi salah satu tugas pokok dan fungsi anggota DPR RI selain melakukan legislasi, pengawasan, dan anggaran.

DPR RI, secara khusus Komisi 1 yang di dalamya terdapat organ Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) belum optimal memberi masukan dan membantu merumuskan politik luar negeri Indonesia. Pihak eksekutif masih sangat dominan dalam menyusun rumusan kebijakan.

Kondisi itu, kata dia, menggambarkan jika secara administrasi kenegaraan hubungan luar negeri harus menempuh satu pintu yaitu melalui Kementerian Luar Negeri.

“Padahal dalam praktik politik kenegaraan, harusnya parlemen terlibat secara penuh dalam membuat kebijakan luar negeri,” ujar dia.

Maka dari itu, perlu ditingkatkannya sinergitas antara legislatif dan eksekutif untuk memerkokoh diplomasi luar negeri. Sehingga diharapkan diplomasi yang dilakukan dapat berjalan efektif sesuai dengan yang diharapkan.

“Banyak yang harus dibenahi. Contohnya banyak resolusi di luar, tapi tidak didistribusikan ke komisi terkait. Akibatnya penyelesaian masalah tidak selesai dan DPR dianggap tidak bekerja,” timpalnya.

Apalagi saat ini isu terorisme telah menjadi isu global, yang tentu penyelesaiannya tidak bisa dilakukan secara parsial atau setengah-setengah. Perlu dilakukan kerja sama antarnegara untuk menyelesaikan masalah yang satu ini.

Lewat upaya diplomasi parlemen dan sinergitas dengan eksekutif diharapkan mampu menghasilkan kebijakan luar negeri Indonesia yang baik di mata internasional.

“Negara Indonesia ini bagian dari masyarakat dunia dan anggota PBB. Maka upaya memerangi terorisme dan praktik-praktik tindakan teroris merupakan peran nyata dalam kancah pergaulan internasional,” tandasnya.

Dalam sidang disertasinya di hadapan enam penguji, Evita dinyatakan lulus dan mendapat nilai yudisium cumlaude.

Sidang doktor tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh politik Tanah Air. Turut hadir pula Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Ketua Komisi 1 DPR RI Mahfudz Sidik, dan sejumlah anggota Komisi 1 DPR RI lainnya.

Ketua Komisi 1 DPR RI Mahfudz Sidik mengucapkan, selamat atas keberhasilan yang diraih Evita Nursanty dalam bidang akademis. “Saya bahagia melihat Ibu Evita Nursanty meraih gelar doktor dengan nilai cumlaude,” ucapnya.

Mahfudz mengatakan, Evita merupakan sosok yang memiliki keseriusan selain sebagai anggota DPR, juga dalam bidang pendidikan. Keberhasilan yang dia raih saat ini diharapkan menjadi tambahan energi bagi Evita.

“Beliau memang sangat aktif dalam diplomasi. Mudah-mudahan ini jadi tambahan energi bagi Ibu Evita dalam menjalankan setiap tugas, baik sebagai anggota DPR dan juga sebagai masyarakat,” pungkasnya.