Indikasi Kebohongan Publik Menteri Sudirman Said
Rabu, 13 Januari 2016 - 20:50 WIB
Indikasi Kebohongan Publik Menteri Sudirman Said
A
A
A
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dinilai telah mengarahkan opini publik dalam persoalan perpanjangan kontrak PT Freeport di Indonesia.
Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro mengatakan, Sudirman Said mengopinikan kepada publik dirinya bersih dari persoalan perpanjangan kontrak Freeport.
"Sudirman Said ini luar biasa. Ternyata kita baru tahu kan, kalau (perpanjangan kontrak) Freeport sudah ditandatangani, dan ternyata itu di belakang kegaduhan MKD,” ujar Siti, usai menghadiri acara diskusi publik bertajuk, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kementerian, Jakarta, Rabu (13/1/2016).
Dia mengatakan, dalam persoalan Freeport tersebut Sudirman Said mengarahkan opini mantan Ketua DPR Setya Novanto bersalah. Padahal, kata dia Setya
Novanto hanya melanggar etik, bukan pidana.
"Iya saya setuju etika memang jangan dilanggar, tapi apa dia (Setya Novanto) terbukti mengambil uang atau apapun? Kan tidak," ucapnya.
Maka itu dia berharap persoalan ini menjadi bahan pertimbangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika melakukan reshuffle kabinet jilid II. Sehingga semangat Nawa Cita dan Trisakti yang dicanangkan terwujud.
"Jangan ada yang belagak suci dengan tidak menyucikan yang lain. Itu artinya (Sudirman Siad) melakukan kebohongan publik,” tandasnya.
Baca: Hasil Evaluasi Kinerja Diungkap, Para Menteri Tak Perlu Sensitif.
Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro mengatakan, Sudirman Said mengopinikan kepada publik dirinya bersih dari persoalan perpanjangan kontrak Freeport.
"Sudirman Said ini luar biasa. Ternyata kita baru tahu kan, kalau (perpanjangan kontrak) Freeport sudah ditandatangani, dan ternyata itu di belakang kegaduhan MKD,” ujar Siti, usai menghadiri acara diskusi publik bertajuk, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kementerian, Jakarta, Rabu (13/1/2016).
Dia mengatakan, dalam persoalan Freeport tersebut Sudirman Said mengarahkan opini mantan Ketua DPR Setya Novanto bersalah. Padahal, kata dia Setya
Novanto hanya melanggar etik, bukan pidana.
"Iya saya setuju etika memang jangan dilanggar, tapi apa dia (Setya Novanto) terbukti mengambil uang atau apapun? Kan tidak," ucapnya.
Maka itu dia berharap persoalan ini menjadi bahan pertimbangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika melakukan reshuffle kabinet jilid II. Sehingga semangat Nawa Cita dan Trisakti yang dicanangkan terwujud.
"Jangan ada yang belagak suci dengan tidak menyucikan yang lain. Itu artinya (Sudirman Siad) melakukan kebohongan publik,” tandasnya.
Baca: Hasil Evaluasi Kinerja Diungkap, Para Menteri Tak Perlu Sensitif.
(kur)
