Kursi Menteri, PAN Diminta Tak Usah Minta-minta
Minggu, 10 Januari 2016 - 19:02 WIB
Kursi Menteri, PAN Diminta Tak Usah Minta-minta
A
A
A
JAKARTA - Sikap Partai Amanat Nasional (PAN) terus mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle kabinet jilid II dianggap tidak etis. Sikap tersebut terkesan PAN mengarahkan Jokowi dalam persoalan kabinetnya.
Direktur Eksekutif Lembaga Survei Independen Nusantara (LSIN), Yasin Mohammad mengingatkan persoalan reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Jokowi selaku presiden. Menurutnya, Jokowi yang berhak menentukan apakah PAN akan diberi jatah kursi menteri atau tidak, meskipun partai bentukan Amein Rais itu bergabung dalam barisan mendukung Pemerintahan Jokowi-JK.
"Kalau mendesak bilang ke publik, itu mendahului hak presiden. Seolah-seolah mereka sudah bilang dapat jatah kursi," ujar Yasin kepada wartawan dalam sambungan telepon, Minggu (10/1/2016).
Maka itu dia menyarankan, sebagai partai yang baru bergabung dalam barisan pendukung Pemerintahan Jokowi-JK sebaiknya tahu diri. Lanjutnya, sikap PAN yang mengumbar ke publik soal akan terjadinya reshuffle kabinet jilid II malah menimbulkan kegaduhan politik.
"Orang baru kok sudah minta-minta. Tidak memberi pelajaran politik masyarakat," singgungnya.
Sebelumnya beberapa kalangan internal PAN mendesak Jokowi melakukan reshuffle kabinet jilid II. Salah satunya adalah Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN Yandri Susanto. Menurutnya, evaluasi terhadap Kabinet Kerja diperlukan terlebih, momentumnya sudah tepat karena satu tahun usia Pemerintahan Jokowi-JK.
Bahkan Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir pernah menyatakan pihaknya sudah menyiapkan kadernya untuk menduduki kursi di kabinet Jokowi-JK jika diperlukan.
Baca: PAN Desak Jokowi Segera Lakukan Reshuffle Kabinet.
PAN Siapkan Kader untuk Reshuffle Kabinet Jilid II.
Direktur Eksekutif Lembaga Survei Independen Nusantara (LSIN), Yasin Mohammad mengingatkan persoalan reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Jokowi selaku presiden. Menurutnya, Jokowi yang berhak menentukan apakah PAN akan diberi jatah kursi menteri atau tidak, meskipun partai bentukan Amein Rais itu bergabung dalam barisan mendukung Pemerintahan Jokowi-JK.
"Kalau mendesak bilang ke publik, itu mendahului hak presiden. Seolah-seolah mereka sudah bilang dapat jatah kursi," ujar Yasin kepada wartawan dalam sambungan telepon, Minggu (10/1/2016).
Maka itu dia menyarankan, sebagai partai yang baru bergabung dalam barisan pendukung Pemerintahan Jokowi-JK sebaiknya tahu diri. Lanjutnya, sikap PAN yang mengumbar ke publik soal akan terjadinya reshuffle kabinet jilid II malah menimbulkan kegaduhan politik.
"Orang baru kok sudah minta-minta. Tidak memberi pelajaran politik masyarakat," singgungnya.
Sebelumnya beberapa kalangan internal PAN mendesak Jokowi melakukan reshuffle kabinet jilid II. Salah satunya adalah Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN Yandri Susanto. Menurutnya, evaluasi terhadap Kabinet Kerja diperlukan terlebih, momentumnya sudah tepat karena satu tahun usia Pemerintahan Jokowi-JK.
Bahkan Ketua Umum PAN Soetrisno Bachir pernah menyatakan pihaknya sudah menyiapkan kadernya untuk menduduki kursi di kabinet Jokowi-JK jika diperlukan.
Baca: PAN Desak Jokowi Segera Lakukan Reshuffle Kabinet.
PAN Siapkan Kader untuk Reshuffle Kabinet Jilid II.
(kur)
