Pengamat Kompak Nilai Yuddy Chrisnandi Pantas Direshuffle
A
A
A
JAKARTA - Kompetensi Yuddy Chrisnandi sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) dinilai sangat buruk. Bukannya menunjukkan kinerja terbaik, dia justru merusak irama kerja pemerintahan Jokowi-JK sehingga layak direshuffle.
Sejumlah pengamat menegaskan bahwa Yuddy memang sangat layak direshuffle. Bukannya menunjukkan kinerja yang baik, dia justru membuat gaduh pemerintahan dan tidak memiliki kompetensi menjadi menteri.
Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Yogi Suprayogi menegaskan, bahwa Yuddy layak direshuffle karena mengganggu dan dapat menghambat pemerintahan.
”Terlalu banyak off side. Tugasnya utamanya menyusun peraturan pemerintah dari UU ASN saja belum selesai, malah mencari pekerjaan lain yang justru bukan pekerjaanya,” tegasnya lewat rilis yang diterima Sindonews, Jumat (8/1/2016).
Pengamat Politik dari Unpad Firman Manan mengatakan, Yuddy sebagai pembantu presiden semestinya menunjukkan kompetensinya dengan bekerja. Namun, dia justru mempunyai agenda politik sendiri demi kepentingan pribadi.
"Ini kan bisa mengganggu kinerja pemerintahan. Terlebih presiden tidak pernah meminta kepada dia (Yuddy) untuk memberikan penilaian terhadap menteri lain dan menyampaikannya kepada publik," ujar Firman.
Hal yang sama disampaikan Pengamat Politik dari Polcomm Institute Afdhal Makkuraga Putra. Menurut dia, Yuddy telah membuat blunder fatal yang dapat mengganggu kerja kabinet pemerintahan Jokowi-JK.
"Apa yang dilakukan oleh Menpan RB menjadi blunder dan menunjukkan bahwa adanya aroma persaingan dan gesekan antar menteri di kabinet," katanya.
Sementara, Direktur Eksekutif LIMA Indonesia Ray Rangkuti menyebut kelakuan Yuddy ini memang mudah dipatahkan. Meski dia mengklaim 'survei' tentang kinerja kementerian itu independen dan dapat dipertanggungjawabkan, namun faktanya tetap saja penyelenggaranya adalah Kemenpan RB yang sangat subjektif. "Menurut saya tidak objektif," kata Ray.
Yuddy juga berupaya mencari muka kepada Presiden Jokowi dengan menempatkan dirinya di urutan ke tiga sebagai kementerian berkinerja baik. Kemudian di sisi lain menjatuhkan menteri-menteri berprestasi dengan menemnpatkannya di urutan bawah.
"Ini kan jelas sekali tidak objektif. Aneh bin ajaib ini. Bagaimana mungkin bisa mensurvei dirinya lebih baik dibandingkan dari yang laih. susah diterima," tegas Ray seperti dikutip sejumlah media online.
PILIHAN:
PKS Tegaskan Tetap di KMP Meski Hanya Berdua dengan Gerindra
Bamsoet: Munas Bisa Dilakukan Asal Semua Kader Tunduk AD/ART
Sejumlah pengamat menegaskan bahwa Yuddy memang sangat layak direshuffle. Bukannya menunjukkan kinerja yang baik, dia justru membuat gaduh pemerintahan dan tidak memiliki kompetensi menjadi menteri.
Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Yogi Suprayogi menegaskan, bahwa Yuddy layak direshuffle karena mengganggu dan dapat menghambat pemerintahan.
”Terlalu banyak off side. Tugasnya utamanya menyusun peraturan pemerintah dari UU ASN saja belum selesai, malah mencari pekerjaan lain yang justru bukan pekerjaanya,” tegasnya lewat rilis yang diterima Sindonews, Jumat (8/1/2016).
Pengamat Politik dari Unpad Firman Manan mengatakan, Yuddy sebagai pembantu presiden semestinya menunjukkan kompetensinya dengan bekerja. Namun, dia justru mempunyai agenda politik sendiri demi kepentingan pribadi.
"Ini kan bisa mengganggu kinerja pemerintahan. Terlebih presiden tidak pernah meminta kepada dia (Yuddy) untuk memberikan penilaian terhadap menteri lain dan menyampaikannya kepada publik," ujar Firman.
Hal yang sama disampaikan Pengamat Politik dari Polcomm Institute Afdhal Makkuraga Putra. Menurut dia, Yuddy telah membuat blunder fatal yang dapat mengganggu kerja kabinet pemerintahan Jokowi-JK.
"Apa yang dilakukan oleh Menpan RB menjadi blunder dan menunjukkan bahwa adanya aroma persaingan dan gesekan antar menteri di kabinet," katanya.
Sementara, Direktur Eksekutif LIMA Indonesia Ray Rangkuti menyebut kelakuan Yuddy ini memang mudah dipatahkan. Meski dia mengklaim 'survei' tentang kinerja kementerian itu independen dan dapat dipertanggungjawabkan, namun faktanya tetap saja penyelenggaranya adalah Kemenpan RB yang sangat subjektif. "Menurut saya tidak objektif," kata Ray.
Yuddy juga berupaya mencari muka kepada Presiden Jokowi dengan menempatkan dirinya di urutan ke tiga sebagai kementerian berkinerja baik. Kemudian di sisi lain menjatuhkan menteri-menteri berprestasi dengan menemnpatkannya di urutan bawah.
"Ini kan jelas sekali tidak objektif. Aneh bin ajaib ini. Bagaimana mungkin bisa mensurvei dirinya lebih baik dibandingkan dari yang laih. susah diterima," tegas Ray seperti dikutip sejumlah media online.
PILIHAN:
PKS Tegaskan Tetap di KMP Meski Hanya Berdua dengan Gerindra
Bamsoet: Munas Bisa Dilakukan Asal Semua Kader Tunduk AD/ART
(kri)