PDIP Sebut Menteri Yuddy Chrisnandi sedang Manuver Politik
Kamis, 07 Januari 2016 - 13:07 WIB
PDIP Sebut Menteri Yuddy Chrisnandi sedang Manuver Politik
A
A
A
JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengkritik langkah Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi. Kritik tersebut dilontarkan, karena kementerian yang dipimpin menteri dari Partai Hanura itu mengungkap rapor akuntabilitas kinerja kementerian dan lembaga tersebut ke publik.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, manuver politik Yuddy Chrisnandi tersebut berpotensi menimbulkan gejolak politik yang berujung pada pelambatan proses pembangunan negara.
"Dari aspek momentum hal itu tidak tepat. Langkah itu bisa timbulkan spekulasi politik. Menteri tak boleh evaluasi menteri lain," tegas Hasto kepada wartawan di Jakarta, Kamis (7/1/2016).
Dia mengingatkan, tugas tiap menteri termasuk Menpan RB, adalah meningkatkan kinerja dalam hal transparansi dan reformasi birokrasi. Termasuk, kata dia, bagaimana memastikan kementerian atau lembaga yang dipimpin bebas dari unsur Korups Kolusi dan Nepotisme (KKN).
"Sehingga penilaian itu seharusnya disampaikan saja ke presiden, bukannya diumbar ke publik," ucapnya.
Baca: Dapat Rapor Merah, Komisi III DPR Akan Panggil Jaksa Agung.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, manuver politik Yuddy Chrisnandi tersebut berpotensi menimbulkan gejolak politik yang berujung pada pelambatan proses pembangunan negara.
"Dari aspek momentum hal itu tidak tepat. Langkah itu bisa timbulkan spekulasi politik. Menteri tak boleh evaluasi menteri lain," tegas Hasto kepada wartawan di Jakarta, Kamis (7/1/2016).
Dia mengingatkan, tugas tiap menteri termasuk Menpan RB, adalah meningkatkan kinerja dalam hal transparansi dan reformasi birokrasi. Termasuk, kata dia, bagaimana memastikan kementerian atau lembaga yang dipimpin bebas dari unsur Korups Kolusi dan Nepotisme (KKN).
"Sehingga penilaian itu seharusnya disampaikan saja ke presiden, bukannya diumbar ke publik," ucapnya.
Baca: Dapat Rapor Merah, Komisi III DPR Akan Panggil Jaksa Agung.
(kur)
