PDIP Yakin Jokowi Tindaklanjuti Rekomendasi Pansus Pelindo II
PDIP Yakin Jokowi Tindaklanjuti Rekomendasi Pansus Pelindo II
A
A
A
JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yakin Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangkan rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II DPR. Salah satu poin rekomendasi tersebut adalah memberhentikan Menteri BUMN Rini Soemarno.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, rekomendasi Pansus Pelindo II yang berisi tujuh poin menegaskan adanya dugaan pelanggaran atas Undang-Undang yang dilakukan Dirut PT Pelindo II RJ Lino dan Menteri BUMN Rini Soemarno.
"Tentu saja presiden perlu waktu untuk mempelajari rekomendasi tersebut. Kita berpikir positif saja, sumpah presiden itu kan menjalankan UU dengan selurus-lurusnya," ujar Hasto di DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin, 4 Januari 2016.
RJ Lino sendiri sudah tidak lagi sebagai Dirut PT Pelindo II setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) dalam kasus dugaan pengadaan Quay Container Crane (QCC) di Pelindo II tahun anggaran 2010.
Baca: KPK Tetapkan RJ Lino sebagai Tersangka.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, rekomendasi Pansus Pelindo II yang berisi tujuh poin menegaskan adanya dugaan pelanggaran atas Undang-Undang yang dilakukan Dirut PT Pelindo II RJ Lino dan Menteri BUMN Rini Soemarno.
"Tentu saja presiden perlu waktu untuk mempelajari rekomendasi tersebut. Kita berpikir positif saja, sumpah presiden itu kan menjalankan UU dengan selurus-lurusnya," ujar Hasto di DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin, 4 Januari 2016.
RJ Lino sendiri sudah tidak lagi sebagai Dirut PT Pelindo II setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) dalam kasus dugaan pengadaan Quay Container Crane (QCC) di Pelindo II tahun anggaran 2010.
Baca: KPK Tetapkan RJ Lino sebagai Tersangka.
(kur)
Explore More