DPR Apresiasi Manuver BIN Terkait Din Minimi
Selasa, 05 Januari 2016 - 09:45 WIB
DPR Apresiasi Manuver BIN Terkait Din Minimi
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengapresiasi langkah pemerintah khususnya Badan Intelijen Negara (BIN) yang menempuh jalur dialog dalam menyelesaikan masalah terhadap kelompok Din Minimi.
Namun menurutnya terkait pemberian amnesti kepada Din Minimi, hal tersebut adalah sepenuhnya kewenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Terkait amnesti, itu hak dan kewenangan Presiden Jokowi, namun apa yang dilakukan BIN dalam menyelesaikan permasalahan ini harus diapresiasi," ujar Mahfudz saat dikonfirmasi, Selasa (5/1/2016).
Mahfudz mengatakan, keyakinan Kepala BIN Sutiyoso atas kelompok Din Minimi akan mendapatkan amnesti dinilai beralasan karena telah berkonsultasi dengan Presiden Jokowi.
Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, Kepala BIN dalam proses negosiasi dengan kelompok Din pasti telah berkonsultasi dengan presiden yang memang arah penyelesaian konflik dilakukan secara dialog.
"Kalau Kepala BIN mengatakan yakin Presiden Jokowi memberikan amnesti, itu beralasan karena pasti ada konsultasi sebelumnya," tandas Mahfudz.
Pilihan:
Pemerintah Beri Sinyal Akui PPP Kubu Djan Faridz
Jokowi Perlu Reshuffle Kabinet, Ini 9 Menteri Layak Diganti
Namun menurutnya terkait pemberian amnesti kepada Din Minimi, hal tersebut adalah sepenuhnya kewenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Terkait amnesti, itu hak dan kewenangan Presiden Jokowi, namun apa yang dilakukan BIN dalam menyelesaikan permasalahan ini harus diapresiasi," ujar Mahfudz saat dikonfirmasi, Selasa (5/1/2016).
Mahfudz mengatakan, keyakinan Kepala BIN Sutiyoso atas kelompok Din Minimi akan mendapatkan amnesti dinilai beralasan karena telah berkonsultasi dengan Presiden Jokowi.
Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, Kepala BIN dalam proses negosiasi dengan kelompok Din pasti telah berkonsultasi dengan presiden yang memang arah penyelesaian konflik dilakukan secara dialog.
"Kalau Kepala BIN mengatakan yakin Presiden Jokowi memberikan amnesti, itu beralasan karena pasti ada konsultasi sebelumnya," tandas Mahfudz.
Pilihan:
Pemerintah Beri Sinyal Akui PPP Kubu Djan Faridz
Jokowi Perlu Reshuffle Kabinet, Ini 9 Menteri Layak Diganti
(maf)
