DPR Akan Bahas Kelanjutan Rekomendasi Penyelidikan Pelindo II

JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) DPR yang menyelidiki persoalan di PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II akan menggelar rapat pada 11 Januari 2016 setelah masa reses DPR berakhir.

Rapat dilakukan untuk membahas kelanjutan atas rekomendasi Pansus kepada pemerintah terkait hasil temuan Pansus Pelindo II.

Anggota Pansus Pelindo II Nurdin Tampubolon yakin pemerintah segera mengambil langkah menyikapi rekomendasi Pansus yang dipimpin oleh Rieke Diah Pitaloka itu.

Dalam rapat pada awal masa sidang nanti, kata dia, pansus akan membuat kesepakatan dalam menanggapi langkah yang diambil pemerintah.

"11 Januari kami akan kembali masuk, dan kami akan langsung melakukan rapat untuk mengevaluasi hasil yang ada. Sejauh ini kami belum tahu apa yang sudah diambil oleh pemerintah, mungkin saja mereka sudah melakukan pertimbangan-pertimbangan," ujar Nurdin saat dikonfirmasi, Senin (4/1/2016).

Kendati demikian, Ketua Fraksi Partai Hanura itu mengatakan meski pemerintah sampai saat ini belum memberikan sinyal tindak lanjut terkait rekomendasi Pansus Pelindo II, namun ada aturannya jika Pansus ingin mengajukan hak menyatakan pendapat (HMP).

"Kita akan melihat nanti berdasarakan tindak lanjut dari pemerintah karena kita tidak bisa berandai-andai sekarang, karena kita juga masih reses saat ini," ucap Nurdin.

Sementara terkait rekomendasi Pansus Pelindo II yang meminta Presiden mencopot Menteri BUMN Rini Soemarno, Nurdin menyerahkan tindak lanjutnya kepada Presiden.

"Itu hak prerogatif Presiden merupakan hak kewenangan sepenuhnya Presiden yang tidak bisa diintervensi. Dalam hal memberikan masukan, silakan saja kalau Presiden mau mendengar," ucap Nurdin.

Nurdin menilai, rekomendasi yang diberikan kepada Pansus Pelindo II tidak ada hubungannya dengan reshuffle atau perombakan kabinet.

Menurut dia, jika pemerintah tidak menjalankan rekomendasi Pansus dan diperlukan HMP maka akan diputuskan dalam rapat Pansus Pelindo II setelah reses.

Sebagai partai pendukung pemerintah, kata dia, Hanura berharap Presiden dapat memilih menteri yang berkinerja baik sehingga dapat mencapai target pembangunan dan pertumbuhan yang direncanakan oleh pemerintah.

"Presiden harus menujuk orang yang kapabel," katanya.


PILIHAN:

Pengamat: Fahri Hamzah Akan Melawan