Demo di Depan Istana Desak Jokowi Copot Jaksa Agung
Senin, 04 Januari 2016 - 12:54 WIB
Demo di Depan Istana Desak Jokowi Copot Jaksa Agung
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali didesak segera mencopot Jaksa Agung, HM Prasetyo dari jabatannya. HM Prasetyo dituding terlibat mengamankan kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) dan Bantuan Daerah Bawahan (BDB) 2012-2013 di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) dan Kejaksaan Agung (Kejagung).
Dugaan keterlibatan Jaksa Agung HM Prasetyo dalam kasus yang melibatkan mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem, Patrice Rio Capella itu sudah tercium dari keterangan tersangka suap dana bansos Sumut, Gatot Pujo Nugroho.
"Mendesak Presiden RI Joko Widodo segera mencopot HM Prasetyo dari jabatannya sebagai Jaksa Agung," ujar Koordinator Aliansi Pemuda Jakarta, Helmi saat berorasi di depan Istana Merdeka, Jakarta, Senin (4/1/2016).
Menurutnya, Gatot Pujo Nugroho sekaligus Gubernur Sumut nonaktif itu tidak membantah ada permintaan dari Ketua umum Partai Nasdem Surya Paloh kepada pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sumut untuk menyelesaikan kasus bansos di Kejagung.
"Gatot mengakui bahwa ada komitmen fee antara Gubernur dengan kakaknya Surya Paloh, Rusli Paloh tentang penempatan pejabat eselon di Pemprov Sumut agar bisa mendorong Surya Paloh untuk menyelesaikan permasalahan di Kejagung," ucapnya.
Baca: Jaksa Agung Merasa Difitnah Terkait Kasus Bansos Sumut.
Dugaan keterlibatan Jaksa Agung HM Prasetyo dalam kasus yang melibatkan mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem, Patrice Rio Capella itu sudah tercium dari keterangan tersangka suap dana bansos Sumut, Gatot Pujo Nugroho.
"Mendesak Presiden RI Joko Widodo segera mencopot HM Prasetyo dari jabatannya sebagai Jaksa Agung," ujar Koordinator Aliansi Pemuda Jakarta, Helmi saat berorasi di depan Istana Merdeka, Jakarta, Senin (4/1/2016).
Menurutnya, Gatot Pujo Nugroho sekaligus Gubernur Sumut nonaktif itu tidak membantah ada permintaan dari Ketua umum Partai Nasdem Surya Paloh kepada pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sumut untuk menyelesaikan kasus bansos di Kejagung.
"Gatot mengakui bahwa ada komitmen fee antara Gubernur dengan kakaknya Surya Paloh, Rusli Paloh tentang penempatan pejabat eselon di Pemprov Sumut agar bisa mendorong Surya Paloh untuk menyelesaikan permasalahan di Kejagung," ucapnya.
Baca: Jaksa Agung Merasa Difitnah Terkait Kasus Bansos Sumut.
(kur)
