Sys NS: Jokowi Selalu Terlambat
Selasa, 22 Desember 2015 - 19:08 WIB
Sys NS: Jokowi Selalu Terlambat
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai lamban dalam merespons persoalan yang muncul di tengah masyarakat.
Salah satunya mengenai munculnya larangan terhadap keberadaan ojek online yang kemudian dibatalkan oleh Jokowi.
"Kasus ojek itu seketika walaupun telat berapa jam, hal-hal seperti itu sangat diharapkan oleh rakyat sekarang ini, Jokowi selalu terlambat, tenang-tenang dulu," kata seniman Sys Ns saat hadir dalam pertemuan antara budayawan dan Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (22/12/2015).
Pria bernama lengkap Raden Mas Haryo Herce Syswanto Ns Soerio Soebagio itu juga mengkritik sikap Jokowi dalam kasus pencatutan nama Presiden terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. (Baca juga: Budayawan Siap Pasang Badan untuk Jokowi jika...)
Menurut dia, semestinya Jokowi sejak awal menunjukkan sikapnya terkait sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
"MKD itu bagus, tapi aturannya tidak benar. Walaupun aturan itu sudah baku, itu harus dikatakan oleh Presiden, artinya yang diharapkan oleh para budayawan adalah top down," ucap salah satu pendiri Partai Demokrat itu.
Dalam pertemuan itu, para budayawan dan cendekiawan menyampaikan sejumlah saran maupun kritik terhadap pemerintah.
Presiden Jokowi mencatat setiap saran maupun kritik kepadanya. Dalam pertemuan tadi, Presiden Jokowi didampingi Kepala Staf Kepresidenan.
PILIHAN:
Komentar Istana Soal Eks Petinggi Freeport Jadi Staf Presiden
Salah satunya mengenai munculnya larangan terhadap keberadaan ojek online yang kemudian dibatalkan oleh Jokowi.
"Kasus ojek itu seketika walaupun telat berapa jam, hal-hal seperti itu sangat diharapkan oleh rakyat sekarang ini, Jokowi selalu terlambat, tenang-tenang dulu," kata seniman Sys Ns saat hadir dalam pertemuan antara budayawan dan Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (22/12/2015).
Pria bernama lengkap Raden Mas Haryo Herce Syswanto Ns Soerio Soebagio itu juga mengkritik sikap Jokowi dalam kasus pencatutan nama Presiden terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. (Baca juga: Budayawan Siap Pasang Badan untuk Jokowi jika...)
Menurut dia, semestinya Jokowi sejak awal menunjukkan sikapnya terkait sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
"MKD itu bagus, tapi aturannya tidak benar. Walaupun aturan itu sudah baku, itu harus dikatakan oleh Presiden, artinya yang diharapkan oleh para budayawan adalah top down," ucap salah satu pendiri Partai Demokrat itu.
Dalam pertemuan itu, para budayawan dan cendekiawan menyampaikan sejumlah saran maupun kritik terhadap pemerintah.
Presiden Jokowi mencatat setiap saran maupun kritik kepadanya. Dalam pertemuan tadi, Presiden Jokowi didampingi Kepala Staf Kepresidenan.
PILIHAN:
Komentar Istana Soal Eks Petinggi Freeport Jadi Staf Presiden
(dam)
