Capim KPK Ini Ingin Transparansi Anggaran Pertahanan di TNI

JAKARTA - Calon pemimpin (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mendorong adanya transparansi anggaran di tubuh TNI. Tak hanya TNI, jika terpilih menjadi pemimpin KPK, Rahardjo memiliki misi transparansi anggaran pertahanan."Anggaran di pertahanan itu, di negara maju semua terbuka, kita yang sebagian besar beli (alutsista), kenapa tidak terbuka?" kata Rahardjo dalam uji kelayakan dan kepatutan Capim KPK dengan Komisi III di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (16/12/2015).Rahardjo yang lama berkarir di Badan Perencanaan Pembangunan Nasioanl (Bappenas) ini mengatakan, sebaiknya anggaran pertahanan itu dibuka ke publik. Sehingga publik bisa mengetahui, apa saja alutsista yang dibeli."Sebaiknya bagian-bagian tertentu saja yang dirahasiakan. Tapi kalau (alutsista) beli ke luar negeri mestinya tidak layak dirahasiakan. Terbuka itu agar efisiensi tercapai," ucap Rahardjo.Namun demikian, wacana transparansi di tubuh TNI yang diusulkan Rahardjo ini dinilai tidak memiliki dasar hukum. Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengingatkan, KPK tidak berwenang untuk masuk ke ranah TNI.Djamil menjelaskan, dalam Undang-undang (UU) KPK, lembaga antikorupsi itu disebutkan tidak bisa melakukan penindakan di wilayah militer. Pasalnya, TNI memiliki aturan sendiri dan memiliki penegak hukum sendiri."Anda mengungkapkan bahwa akan mendorong agar anggaran pertahanan dan TNI dibuka, apakah bisa dilakukan oleh KPK," ungkap Djamil.Pilihan:Jaksa Agung Ogah Turuti Keinginan Luhut Pinjam Rekaman Freeport